Reporter: Merlinda Riska, Dadan M. Ramdan, Dina Farisah | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Tak percuma aksi blokade warga Kalimantan terhadap jalur utama distribusi batubara di Sungai Barito dan Sungai Mahakam kemarin (30/5). Pemerintah pusat akhirnya memenuhi tuntutan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk wilayah Borneo.
Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan, dalam rapat dengan gubernur se-Kalimantan di kantornya, Rabu (30/5), lahir dua kesepakatan soal tambahan kuota BBM. Pertama, pemerintah pusat bersedia memberikan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan.
BBM tambahan bagi Kalimantan ini berasal dari tambahan kuota BBM bersubsidi yang sebanyak 2,5 juta kiloliter. Tapi, total tambahan kuota ini juga akan dialokasikan untuk daerah lain.
Kedua, pemerintah akan menambah BBM nonsubsidi untuk Kalimantan dalam jumlah yang tidak terbatas sesuai permintaan. "Berapa pun diminta, kami kasih," janji Jero usai pertemuan yang juga dihadiri PT Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurut Jero, kelangkaan BBM di Kalimantan ini merupakan imbas pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah itu, sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat hingga 15%. Pulau yang kaya minyak, gas dan batubara itu pun membutuhkan pasokan BBM lebih banyak lagi.
Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina, menyatakan siap mendistribusikan tambahan BBM bersubsidi dan nonsubsidi ke Kalimantan. "Kami mengajak pengusaha Kalimantan untuk membangun SPBU nonsubsidi, serta agen premium dan solar diubah menjadi mini SPBU," ungkapnya.
Rudy Ariffin, Gubernur Kalimantan Selatan, merasa lega setelah pemerintah pusat memenuhi tuntutan penambahan kuota BBM bagi Kalimantan. Baginya, keputusan ini adalah hal wajar lantaran menjadi tugas pemerintah untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya.
Lantaran tuntutan sudah dipenuhi, Rudy berjanji meminta masyarakat Kalimantan Selatan agar menghentikan aksi blokade jalur distribusi batubara. "Harapan saya pada warga, mari kita dukung hasil rapat ini," pinta Rudy.
Syariffuddin Mahmudsyah, pengamat energi Institut Teknologi Surabaya, menilai, krisis BBM di Kalimantan menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan energi. Padahal, negara ini kaya minyak mentah dan gas. Penyebab utamanya adalah kecenderungan mengekspor hasil minyak dan menyerahkan harga pada pasar mekanisme pasar. Alhasil, kebutuhan energi nasional malah terabaikan. "Kebijakan energi nasional harus diperbaiki," tegas Syariffuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
