Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu kementerian yang mempunyai alokasi anggaran besar pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tercatat, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, belanja infrastruktur mencapai Rp 1.300 triliun.
"Dalam 10 tahun ini Kementerian PUPR diamanahi anggaran oleh pemerintah hampir Rp 1.300 triliun dalam 10 tahun," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/10).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan kepada menteri pekerjaan umum selanjutnya mempunyai pakem sidlacom dalam setiap pekerjaannya. Yakni survei, investigation, design, land acquisition, operation and maintanance. Hal itu agar pekerjaan dapat selesai dengan baik.
"Saya yakin bapak menteri pekerjaan umum sudah familiar dengan sidlacom. Backgroundnya beliau adalah pekerja lapangan," kata Basuki.
Baca Juga: Nadiem Sebut Kemungkinan Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3 Kementerian
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya.
Adapun, Diana menjadi salah satu pihak yang dipanggil Prabowo Subianto ke Kertanegara beberapa hari lalu.
"IKN jelas lanjut, yang lainnya kayak (infrastruktur) air dan sebagainya lanjut juga, (infrastruktur) rumah lanjut juga," ujar Diana.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran infrastruktur terbilang besar selama 10 tahun. Dari sisi lapangan kerja tahun 2014 jumlah pekerja informal mencapai 56%, dan tahun 2024 pekerja informal mencapai 59%.
"Itu menunjukkan infrastruktur yang dibangun belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor formal," ujar Bhima.
Kedua, Bhima menilai pembangunan infrastruktur belum mampu mendorong daya saing industri. Karena yang terjadi infrastruktur yang dibangun ini konten impor mesinnya cukup tinggi, bahkan bahan baku sebagian besi baja diperoleh dari impor.
"Sehingga ada disconnecting antara infrastruktur yang cukup besar biayanya, tapi di satu sisi terjadi deindustrialisasi prematur, terjadi penurunan porsi industri manufaktur terhadap PDB. Itu juga jadi salah satu bukti belum bisa memacu industrialisasi," jelas Bhima.
Baca Juga: Pecahnya Kementerian di Era Prabowo Jadi Sorotan, Bakal Selesaikan Persoalan?
Selain itu juga infrastruktur yang dibangun ternyata menjadi tekanan utang atau tekanan likuiditas bagi BUMN. Karena di luar dari Rp 1.300 triliun, ada BUMN yang harus menanggung hutang dalam bentuk penugasan.
Bhima menyebut, di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi banyak BUMN yang keuangan tertekan, bahkan ada yang masuk PKPU. Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur yang tidak berkelanjutan juga.
Faktor lainnya, lanjut Bhima, infrastruktur juga banyak memicu terjadinya konflik agraria dan juga alih fungsi lahan pertanian. Sebab itu, jumlah luasan lahan panen padi terus mengalami penurunan.
Salah satunya karena sebagian digunakan untuk jalan tol, infrastruktur yang mengambil pertanian.
"Infrastrukturnya belum bisa memicu penyerapan lapangan kerja yang ada di sektor-sektor produktif," pungkas Bhima.
Seperti diketahui, dalam 10 tahun terakhir, di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol.
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.
Kementerian PUPR juga membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Di samping itu Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.
Direktorat Jenderal Bina Marga PUPR juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.
Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
Baca Juga: Jabat Wakil Presiden, Gibran Bakal Didampingi 8 Stafsus, Ini Tugas dan Rinciannya
Selanjutnya, di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 ltr/dtk, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.
Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi.
Kemudian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
