Pecahnya Kementerian di Era Prabowo Jadi Sorotan, Bakal Selesaikan Persoalan?

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo Subianto digadang-gadang bakal gemuk. Apalagi sebelumnya, lebih dari 100 tokoh yang disebut-sebut akan mengisi bangku menteri dan wakil menteri dipanggil ke kediaman Prabowo.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, gemuknya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo merupakan dampak dari kemenangan elektoralnya pada kontestan pemilu.

“Pengen-nya semua diajak jadi dicoba sebanyak mungkin tokoh-tokoh diajak masuk dalam bagian kabinetnya,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (18/10).

Memang pemerintahan Prabowo diketahui bakal memecah beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi dan sebagainya.

Hendri menuturkan, terdapat beberapa kementerian yang perlu dipecah dan ada pula yang tidak butuh dipecah. Hal ini demi mengentaskan berbagai persoalan yang terjadi pada pos kementerian tersebut.

“Beberapa kementerian sih saya setuju dipecah seperti Kemendikbud Ristek, karena Nadiem (Mendikbud) juga kacau balau, dia nggak sanggup mengorkestasi kementerian yang besar tersebut jadi pendidikan juga carut marut,” tuturnya.

Baca Juga: Presiden KSPI Said Iqbal Sebut Tak Ada Perwakilan Buruh di Jajaran Kabinet Prabowo

Meski demikian, Hendri menambahkan bahwa masyarakat perlu memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya.

“Kita harus percaya kasih kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan dan kabinetnya. Mudah-mudahan saja bisa selesai ya (segala persoalan),” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio mengatakan, gemuknya jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo tidak bisa menjadi jaminan mampu menyelesaikan sejumlah persoalan di Tanah Air.

“Nggak jaminan, karena yang dipilih ada yang kekerabatan, ada yang pertemanan, ada politik, banyak,” ujar Agus kepada Kontan.

Agus mengungkapkan, sebetulnya banyaknya jumlah menteri maupun wakil menteri tidak menjadi masalah, hanya saja ini akan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Namun, kata dia, adanya wacana jumlah wakil menteri lebih dari satu orang ini bergantung dengan kementeriannya.

“Tinggal nunggu kementeriannya saja, kalau kementeriannya sibuk ya nggak papa punya dua (wamen), tapi itu akan pemborosan juga untuk anggaran negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan, gemuknya jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo tidak bisa dibandingkan dengan kabinet-kabinet di negara lain. Pasalnya, Indonesia memilki struktur dan latar belakang yang berbeda.

“Gemuknya Kementerian ini tergantung kebutuhan, kita gak bisa bandingkan dengan negara lain, tingkat kesejahteraannya berbeda, latar belakang pemerintahan berbeda korupsi tidak seperti di sini,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News