Reporter: Petrus Dabu |
JAKARTA. Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum merilis terdapat 1.236 perusahaan tambang dan 537 perusahaan perkebunan sawit di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, beroperasi tanpa izin sejak 10 sampai 15 tahun lalu. Potensi kerugian negara akibat kegiatan illegal tersebut mencapai Rp 311,4 triliun.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan mengatakan sejumlah perusahaan tersebut adalah perusahaan besar karena memegang konsensi lahan yang mencapai ribuan hektare. Hanya saja dia enggan menyebutkan nama-nama group yang dimaksud.
Rinciannya, di Kalteng terdapat 629 perusahaan tambang dan 282 perusahaan perkebunan. Di Kalbar terdapat 384 perusahaan tambang dan 169 perusahaan perkebunan. Dan di Kaltim terdapat 223 perusahaan tambang dan 86 perusahaan perkebunan.
Temuan tersebut diperoleh dari laporan bupati/walikota dan gubernur di tiga provinsi tersebut. Untuk provinsi Kalimantan Tengah sudah dikaji dan didalami tim dari Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
Zulkifli mengatakan nama-nama perusahaan tersebut sengaja dirahasiakan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.”Kita tidak sebut lengkap namanya karena baru indikasi tentu akan ditindaklanjuti nantinya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
