Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Tendi Mahadi
“Kita minta agar pemerintah dan DPR segera mempercepat UU PDP dan juga perlunya penguatan pengawasan, market control oleh regulator misalnya OJK untuk masalah finansial, dan juga satgas investasi,” kata Tulus.
Penguatan literasi digital juga dinilai menjadi kunci, apabila bicara soal ekonomi digital.
“Tetapi kemudian literasi digital masyarakat kedodoran, ini menjadi bom waktu bagi kita, dan ini PR bagi pemerintah dan kita semua agar kita tidak terombang-ambing ekonomi digital,” terangnya.
Dalam perbincangan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa fenomena pengaduan ini adalah gunung es, di mana satu pengaduan bisa mewakili 1.000 masyarakat. “Jadi kalau dengan 535 aduan, potensi dirugikan sebanyak 535 ribu,” pungkas Tulus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
