/2021/04/03/1595847927.jpg "Yield Obligasi Global Melonjak, OECD Ingatkan Bisa Menambah Tekanan Fiskal")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyoroti kenaikan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah di berbagai negara yang telah meningkatkan tekanan terhadap fiskal pemerintah dan biaya pembiayaan.
Dengan kondisi tersebut, OECD mendorong pemerintah di berbagai negara untuk memperkuat pengelolaan fiskal, termasuk dengan menata kembali belanja negara.
Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook Interim Report September 2026, Kamis (24/9/2026), OECD mencatat yield obligasi pemerintah jangka panjang di sejumlah negara maju meningkat.
Di Amerika Serikat (AS), imbal hasil obligasi pemerintah atau US Treasury tenor 10 tahun berada di kisaran 4,5%–4,6%, sementara tenor 30 tahun mendekati 4,9%. Kenaikan tenor panjang ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap beban utang jangka panjang AS yang terus membengkak.
Baca Juga: OECD Kerek Proyeksi Ekonomi RI 2026 Jadi 5,2%, Ini Faktor Pendorongnya
Di Eropa, yield obligasi Jerman tenor 10 tahun naik ke sekitar 2,7%, sedangkan spread sejumlah negara peripheral ikut melebar. Negara-negara di pinggiran Eropa atau peripheral countries seperti Italia dan Spanyol) mencatatkan spread (selisih) imbal hasil yang sedikit melebar akibat peningkatan biaya pinjaman publik.
Sementara di Jepang, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun meningkat ke kisaran 1,1%–1,2% seiring normalisasi kebijakan moneter Bank of Japan (BoJ) yang secara bertahap menaikkan suku bunga acuan dan mengurangi pembelian obligasi.
Tingginya yield membuat beban bunga utang pemerintah membengkak mencapai 2,9% dari PDB di negara-negara anggota OECD pada tahun 2026.
Adapun dampak ke sektor swasta, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah mendorong peningkatakan biaya pinjaman bagi sektor swasta seperti suku bunga KPR dan obligasi korporasi, yang pada akhirnya menahan laju ekspansi bisnis dan konsumsi rumah tangga
“Yield obligasi pemerintah jangka panjang kini berada pada level tertinggi dalam 15 tahun atau lebih di sebagian besar negara maju utama,” tulis OECD dalam laporan tersebut.
OECD menyebut kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko fiskal jangka panjang serta besarnya penerbitan obligasi korporasi jangka panjang oleh perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence (AI).
Kondisi tersebut memperbesar tekanan fiskal pemerintah sekaligus meningkatkan biaya pinjaman di seluruh perekonomian.
Baca Juga: Data Bank Indonesia: 518 dari 546 Pemda Sudah Terdigitalisasi
Risiko Terhadap Keuangan Negara
OECD juga mengingatkan bahwa kenaikan yield obligasi pemerintah masih menjadi risiko penting karena dapat menambah tekanan terhadap keuangan pemerintah, meningkatkan risiko penyesuaian valuasi aset, serta mendorong kenaikan biaya pinjaman.
“Kenaikan lebih lanjut pada yield obligasi pemerintah jangka panjang menjadi risiko yang semakin penting,” tulis OECD.
OECD kemudian menyoroti semakin beratnya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah di berbagai negara.
“Pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang semakin mendesak di banyak negara. Utang telah meningkat, dan kenaikan imbal hasil obligasi serta biaya pembayaran utang yang terus berlanjut menambah tekanan pengeluaran yang kian memuncak akibat penuaan populasi, anggaran pertahanan, serta meningkatnya biaya akibat peristiwa cuaca ekstrem,” tulis OECD.
Di tengah kondisi tersebut, OECD menilai pemerintah di banyak negara perlu memperkuat strategi fiskalnya. OECD secara khusus menyoroti pentingnya pengendalian dan realokasi belanja pemerintah, peningkatan efisiensi sektor publik, serta penguatan penerimaan negara.
“Diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mengendalikan dan mengalokasikan kembali belanja, meningkatkan efisiensi sektor publik, serta memperkuat penerimaan,” tulis OECD.
Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan utang dalam jangka panjang sekaligus mempertahankan kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai guncangan ekonomi.
OECD juga menekankan bahwa kecepatan dan komposisi penyesuaian fiskal perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan ditempatkan dalam strategi konsolidasi fiskal multi-tahun yang kredibel.
Pesan mengenai efisiensi belanja ini sebenarnya sudah disampaikan OECD secara lebih spesifik kepada Indonesia dalam laporan Juni 2026.
Baca Juga: DPR Setujui Belanja Negara 2027 Rp 4.106,3 Triliun, Defisit 2,4% PDB
Meningkatkan Efisiensi
Dalam OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, OECD menyebut, meningkatkan efisiensi belanja publik merupakan salah satu prioritas kebijakan untuk menjaga tingkat utang Indonesia tetap prudent.
“Meningkatkan efisiensi belanja publik merupakan prioritas kebijakan utama untuk menjaga tingkat utang publik tetap prudent, terutama melalui penargetan subsidi energi yang lebih baik kepada rumah tangga rentan,” tulis OECD dalam laporan Juni 2026.
OECD juga menilai program makan gratis dapat membantu mengurangi malnutrisi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, lembaga tersebut menekankan bahwa pengendalian biaya yang lebih ketat dan penargetan yang lebih baik diperlukan untuk menahan biaya fiskal.
Selain sisi belanja, OECD dalam laporan Juni juga menyoroti sisi penerimaan negara. OECD mencatat bahwa kebijakan fiskal Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap mendukung pertumbuhan karena peningkatan belanja subsidi BBM dan program makan gratis hanya sebagian diimbangi oleh kenaikan pajak dan pemangkasan belanja di pos lain.
OECD juga menilai penerimaan pemerintah Indonesia masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Dalam jangka menengah, peningkatan penerimaan pajak diperlukan untuk membiayai kebutuhan belanja yang semakin besar.
Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara dua laporan tersebut. Pada Juni, OECD secara spesifik menyoroti efisiensi belanja dan penguatan penerimaan Indonesia.
Sementara pada September, pesan mengenai pengendalian dan realokasi belanja kembali muncul dalam konteks yang lebih luas, yakni meningkatnya yield obligasi pemerintah dan risiko terhadap keberlanjutan fiskal global.
Konteks tersebut juga relevan dengan kondisi pasar surat utang Indonesia. Per 15 September 2026, rata-rata yield Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tenor 10 tahun tercatat sekitar 6,80%, masih berada di bawah asumsi yield SBN dalam APBN 2026 sebesar 6,90%.
Artinya, posisi yield SBN Indonesia masih sekitar 10 basis poin di bawah asumsi pemerintah dalam APBN. Namun, perkembangan yield global tetap menjadi perhatian karena kenaikan yield obligasi pemerintah dapat meningkatkan biaya pembiayaan utang dan pada akhirnya memengaruhi ruang fiskal.
Baca Juga: Uang Beredar RI Capai Rp 10.448 Triliun pada Agustus 2026, Tumbuh 8,2%
Meski demikian, perlu dicatat bahwa laporan September tidak secara spesifik menyebut Indonesia ketika mendorong pemerintah mengendalikan dan merealokasi belanja.
Rekomendasi tersebut disampaikan OECD dalam konteks pemerintah di berbagai negara yang menghadapi kenaikan yield, tekanan utang, dan kebutuhan belanja.
Sementara itu, dalam laporan Juni, OECD memang memberikan penilaian dan rekomendasi yang secara khusus ditujukan kepada Indonesia. Saat itu, OECD memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,7% pada 2026 dan 5% pada 2027.
Secara global, OECD dalam laporan September memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 2,9% pada 2026 dan 3% pada 2027. Namun, kenaikan harga energi, tekanan inflasi, suku bunga yang lebih tinggi, serta potensi kenaikan lebih lanjut pada yield obligasi pemerintah menjadi sejumlah risiko yang dapat menahan pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
