/2026/02/10/156926550.jpg "Wamenkeu Ungkap Strategi Jaga Fiskal di Tengah Risiko Subsidi BBM Membengkak")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan terus menjaga kondisi fiskal di tengah tekanan kenaikan harga minyak global yang berpotensi membengkakkan belanja subsidi energi.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa kekhawatiran pelaku usaha terkait kondisi fiskal dinilai berlebihan. Ia memastikan, fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga meskipun menghadapi dinamika global.
"Yang sering ditanyakan dunia usaha, kondisi fiskal kita kuat atau tidak, jebol atau tidak. Ini perlu saya jelaskan, baseline APBN 2026 sudah dirancang dengan berbagai asumsi,” ujarnya dalam agenda Kick Off PINISI di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Baca Juga: Rupiah Diproyeksi Sentuh Rp 17.400 per Dollar AS, Fiskal Indonesia Terguncang?
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$ 70 per barel dengan target defisit 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun, sejak awal Maret terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak meningkat.
Juda menyebut, harga ICP sempat berada di kisaran US$ 100 per barel. Secara rata-rata, periode Januari hingga awal April mencapai sekitar US$ 77,8 per barel dan kini berada di kisaran US$ 79–US$ 80 per barel.
Kenaikan harga minyak tersebut melampaui asumsi APBN dan berpotensi menekan fiskal, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi.
Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat.
“Kalau harga tetap sementara harga keekonomian naik, tentu subsidinya membengkak. Kalau didiamkan, defisit bisa di atas 3%,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Perlu Desain Ulang Insentif demi Serap Lebih Banyak Tenaga Kerja
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah melakukan langkah penyesuaian melalui refocusing atau penajaman belanja negara. Juda menegaskan, langkah ini bukan sekadar efisiensi, melainkan upaya meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran.
“Kita tetap menjalankan program prioritas, tapi dengan lebih tajam dan berkualitas,” ujarnya.
Salah satu contoh refocusing dilakukan pada program makan bergizi gratis (MBG), antara lain dengan menghapus pemberian pada hari Sabtu dan masa libur.
Kebijakan ini dinilai lebih rasional sekaligus dapat menghemat anggaran dalam jumlah signifikan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk terhadap penyedia layanan yang tidak memenuhi standar.
Baca Juga: Dua Dirjen Kemenkeu Dicopot di Tengah Tekanan APBN, Sinyal Koreksi Arah Fiskal?
Di sisi penerimaan, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendapatan negara, termasuk memanfaatkan windfall dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).
Upaya ini diharapkan dapat menahan pelebaran defisit.
“Berbagai langkah dilakukan, baik pengendalian belanja maupun optimalisasi pendapatan, untuk menjaga defisit tetap terkendali,” pungkas Juda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
