kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,44   -8,07   -0.86%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Wamenkeu minta ADB membantu dan mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang


Kamis, 22 Juli 2021 / 17:41 WIB
Wamenkeu minta ADB membantu dan mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang
ILUSTRASI. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara minta ADB membantu dan mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Indonesia ingin segera memasuki transisi menuju ekonomi ekonomi rendah karbon dan net zero emissions.

“Saya berpikir ini harus segera direalisasikan. Kita harus saling merangkul. Sebab sangat penting bagi negara seperti Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ini dan terus mencari cara bagaimana kita bisa lebih baik dan keluar dari kondisi pandemi ini,” ujar Suahasil dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7).

Untuk itu, Suahasil mengatakan, sangat penting Asian Development Bank (ADB) membantu dan mendukung ekonomi hijau di Asia dan negara-negara berkembang dalam mencapai misi yang sangat penting dalam rangka menjamin lembaga keuangan nasional oleh organisasi internasional.

Di Indonesia sendiri, Suahasil bilang, telah menyerahkan kontribusi pertama ditentukan secara nasional ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang memiliki target penurunan emisi sebesar 29% tanpa dukungan internasional dan 41% dengan dukungan internasional.

Baca Juga: Wamenkeu Suahasil Nazara sebut tidak ada pelaksanaan anggaran yang ditutup-tutupi

Menurutnya, dengan dukungan internasional pada 2030, Indonesia mengutamakan perubahan iklim ke negara atau jangka menengah pada 2020.

“Untuk aksi mitigasi dan adaptasi akan dilakukan dalam waktu dekat, melakukan fase pemulihan pandemi Covid-19 untuk mengejar agenda iklim dan keberlanjutan kami. Selain itu, sejak 2016 Indonesia juga telah menerapkan pengambilan anggaran iklim sekitar 4,1% dari anggaran,” kata Suahasil.

Akan tetapi, dalam beberapa waktu ini, untuk 1% hanya mencakup sekitar 1/3 dari kebutuhan pembiayaan mitigasi iklim. Sehingga, yang penting, kata Suahasil, harus juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta dan sektor lainnya. Sebab, untuk memunculkan sumber daya yang kuat pemerintah juga harus mendorong partisipasi pihak swasta.

Lebih lanjut, Indonesia juga perlu mencoba mengakses keuangan multilateral melalui dana iklim hijau. Salah satunya seperti mendirikan menjaga lingkungan yang menyenangkan, juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk bantuan bencana. 

Selanjutnya: Sah! Insenstif diskon 100% PPnBM mobil diperpanjang hingga Agustus 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×