Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, pemerintah membuka akses data dan informasi sebagai bentuk transparansi kepada publik. Salah satunya adalah data pelaksanaan anggaran Indonesia.
“Kami terbitkan setiap bulan, tentu yang diumumkan tidak pada level data, level transaksi. Karena anggaran memiliki data transaksi yaitu antara Satuan Kerja dan Kementerian Keuangan. Itu adalah data yang sangat besar, tetapi yang kami umumkan adalah yang sangat penting bagi publik mengenai pelaksanaan anggaran,” kata Suahasil dalam sesi panel World Congress of International Economic Association (IEA) secara daring, Selasa (6/7).
Berbagai data yang dimiliki kementerian dan lembaga, seperti data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau disingkat (Susenas) dan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) seharusnya dapat diakses oleh publik.
“Dari segi regulasi, kami telah memperjelas bahwa jenis data, seperti data Susenas, data Sakernas, dihasilkan oleh anggaran, oleh uang pembayar pajak. Itu harus dapat diakses oleh publik,” ujar Wamenkeu.
Baca Juga: Banggar minta pemerintah kejar pertumbuhan ekonomi 4% di 2021
Menurut Suahasil, berbagai data dan informasi yang ada seharusnya dapat diolah dan dikemas dalam bentuk tabel sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. “Informasi yang akan tersedia untuk publik harus dikategorikan, harus ditabelisasi, dan diringkas dan semuanya sehingga tersedia untuk dilihat publik,” jelasnya.
Suahasil menambahkan, data dan informasi juga dapat diakses akademisi untuk keperluan penelitian melalui proposal penelitian yang tepat. “Banyak data yang dikatakan semua orang di birokrasi itu rahasia, tidak dapat diakses publik. Tapi, data ini dapat diakses dengan proposal penelitian yang tepat,” tutup Wamenkeu.
Keterbukaan informasi kepada publik mengenai kinerja pemerintah merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat.
Selanjutnya: DPR dan pemerintah sepakat ubah sejumlah asumsi makro 2022, ini rinciannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
