Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-LABUAN BAJO. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) turut mengambil peran strategis dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Lewat skema pembiayaan ultra mikro (UMi Pro), PIP menyalurkan dana ke pelaku usaha kecil terutama di sektor pangan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi, khususnya bagi anak sekolah dan masyarakat terpencil.
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, PIP menjalankan misi pembiayaan inklusif dengan bunga rendah untuk UMKM yang selama ini dianggap unbankable atau tidak layak pinjam ke bank.
Dengan pendekatan inklusif dan bunga rendah, PIP hadir menjembatani kebutuhan usaha kecil dan kebijakan negara.
Baca Juga: BGN Ungkap Butuh Anggaran Rp 335 Triliun Buat Jalankan Program MBG Tahun Depan
Salah satu bentuk nyata dukungan PIP terhadap program MBG adalah melalui kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Hingga pertengahan 2025, sebanyak 100 titik dapur atau Sentra Produksi Bahan Gizi (SPBG) telah dibangun di wilayah perbatasan, memanfaatkan pembiayaan UMi Pro.
“Kami sudah bekerja sama ada 100 titik tadi sama BNPP Unjani untuk membantu mendirikan dapur atau SPBG untuk pelayanan Makan Bergizi Gratis program pemerintah,” kata Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi PIP Mas Soeharto di Labuan Bajo, Kamis (10/7).
Skema UMi Pro yang diluncurkan PIP kini bisa memberikan pembiayaan hingga Rp100 juta, atau lima kali lebih besar dibanding batas sebelumnya yang hanya Rp 20 juta.
“UMI Pro ini yang pertama kita membiayai pada debitur-debitur yang berkelompok membangun SPBG untuk MBG yang termasuk program prioritas pemerintah,” ungkapnya.
Suku bunga yang ditawarkan pun sangat kompetitif, berkisar antara 2%–4% per tahun, dan dapat disesuaikan dengan siklus usaha penerima, termasuk skema pembayaran fleksibel bagi pelaku usaha musiman seperti petani.
Tak hanya pembiayaan, PIP juga mendorong transformasi digital dalam seluruh prosesnya, dari pencairan hingga monitoring pinjaman. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menurunkan risiko gagal bayar.
Baca Juga: Total Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis Hampir 7 Juta Orang per Juli 2025
Mas Soeharto menekankan bahwa yang dibutuhkan pelaku usaha kecil bukan sekadar pinjaman, tapi juga pendampingan.
Oleh karena itu, PIP bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, komunitas, hingga lembaga pendidikan untuk menjalankan program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah Menteri Keuangan consent banget. Bukan hanya sekadar seremoni atau bina saja lalu lepas ya. Pemberdayaannya itu berkelanjutan, artinya terstruktur dan berkelanjutan pada pelaku UMKM,” ungkapnya.
Selanjutnya: FKS Food Sejahtera (AISA) Gencar Memasarkan Dua Varian Rasa Baru Taro
Menarik Dibaca: Bra Terlalu Longgar? Ini 5 Efek Samping yang Harus Diketahui
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News