Pemda Diminta Ikut Tanggung Anggaran Pensiunan ASN, Kondisi APBN Sulit?

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar pemerintah daerah (Pemda) ikut menanggung pembiayaan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai menggambarkan kondisi fiskal pemerintah pusat yang sedang dalam kondisi sulit.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah pusat akan mendapat beban dalam jangka panjang sebesar Rp 976 triliun untuk membayar anggaran pensiunan aparatur sipil negara (ASN). Anggaran tersebut setara 26,8% bila dibandingkan dengan anggaran belanja negara dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, apa yang diusulkan Sri Mulyani agar Pemda ikut menanggung beban pensiunan ASN menggambarkan kondisi fiskal kita yang sulit.

Ia mencatat saat ini rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,6%, apabila memasukkan surat berharga negara SBN dan pinjaman sebagai utang pemerintah. Selain itu, jika memasukkan utang subsidi, utang tranfer daerah dan lainnya maka rasio utang tersebut mencapai sekitar 45% dari PDB.

“Lalu, jika defisit dana pensiun dimasukkan, maka rasio utang mencapai sekitar 64%, lebih tinggi dari ketentuan Undang-Undang APBN yaitu 60% dari PDB,” tutur Wija kepada Kontan, Jumat (11/7).

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Pemda Ikut Tanggung Anggaran pensiunan ASN

Ia menilai, apabila beban anggaran Rp 976 triliun tersebut dibayarkan dengan APBN, maka beban fiskal akan terus bertambah, mengingat tren penerimaan negara juga sedang menurun.

Dengan kondisi tersebut, menurutnya sangat wajar jika Menteri Keuangan mencoba mengajak Pemda untuk bahu-membahu menanggung utang pensiun ini.

Meski demikian, permasalahannya dinilai Pemda tidak mempunyai dana yang memadai. Saat ini sekitar 85% dana anggaran daerah berasal dari tarnsfer dari pusat, dan hanya 15% yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi, situasi sangat rumit, pusat tidak kuat menanggung sedangkan daerah sama saja. Ini merupakan lampu kuning mendekati merah, dimana pemerintah pusat harus benar-benar efisien dan disiplin memanfaatkan APBN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wija menyampaikan, upaya jangka  pendek yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memilah belanja prioritas.  Menurutnya, proyek besar yang boros anggaran perlu dikalibrasi atau bahkan ditunda.

Sementara itu, ia juga berpendapat sebaiknya pembayaran gaji pensiunan tetap dikelola oleh pusat, serta dana diperhitungkan sebagai bagian dari transfer daerah.

“Jika dilepas ke daerah, dikhawatirkan justru akan muncul masalah governance karena kapasitas SDM fiskal di daerah masih sangat lemah,” tandasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani membeberkan, lantaran kebutuhan anggaran jangka panjang untuk pensiunan cukup besar, ia berharp Pemda bisa membantu memikul pembayaran pensiunan tersebut. Pasalnya, daerahlah yang banyak melakukan rekrutmen pegawai ASN.

Baca Juga: Kebijakan Pemutihan Pajak oleh Pemda Jadi Penyebab Pendapatan Daerah Tergerus

Menurutnya, selama ini pemda tidak pernah berkontribusi atau menanggung sama sekali terkait pembayaran gaji pensiunan ASN. 

“Pensiunan ini yang selama ini membayar masih pusat. Jadi walaupun yang meng-hire daerah, para pegawai pemerintah daerah itu, pensiunnya yang membayar pusat,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komite VI DPD RI, Rabu (9/7).

Meski demikian, ia menyebut rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan BPK. Ke depan ia berharap daerah memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya berasal dari transfer ke daerah (TKD), namun daerah bisa mengelola fiskalnya sendiri baik dari penerimaan daerah, mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak.

“Bahkan daerah akan mulai, kami introduce untuk mampu melakukan kreatif financing. Karena kalau hanya menunggu, hanya dari TKD saja, kemampuan untuk melakukan berbagai langkah-langkah membangun daerahnya menjadi sangat berbatas,” tandasnya.

Selanjutnya: Industri Lesu, Penerimaan Pajak (PPh) Badan Masih Tertekan Dampak Kinerja Korporasi

Menarik Dibaca: Dibimbing.id Rancang Pelatihan Hospitality Berbasis Asesmen Kebutuhan Perusahaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News