/2026/09/18/809190178.jpg "Utang Baru Pemerintah Capai Rp 527,4 Triliun hingga Agustus 2026")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah terus merealisasikan pembiayaan utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran 2026. Hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan utang neto pemerintah telah mencapai Rp 506 triliun atau sekitar 60,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi pembiayaan utang tersebut masih sesuai dengan rencana pemerintah dalam APBN 2026 atau masih berada dalam jalur (on track).
“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus ada Rp 506 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang neto terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Hingga akhir Agustus 2026, pembiayaan melalui SBN tercatat sebesar Rp 527,4 triliun. Angka tersebut mencapai 66% dari target APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.
Meski demikian, realisasi penerbitan SBN tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 642,6 triliun.
Baca Juga: Pajak Marketplace Mulai 1 November 2026, DJP Ungkap Kesiapan Platform
Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat sebesar Rp 21,4 triliun atau mencapai 65,6% dari target. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan target pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp 32,7 triliun.
Pemerintah Pantau Pembiayaan Utang
Suahasil menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan pembiayaan utang hingga akhir tahun. Pemerintah memastikan realisasi hingga Agustus masih sesuai dengan rencana APBN 2026.
“Jadi dengan sudah Agustus on track, ini on track. Nah karena itu sesuai dengan rencana APBN, dia on track kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” katanya.
Di sisi lain, pembiayaan utang pemerintah dikelola secara prudent dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi kas yang optimal serta dinamika pasar keuangan.
Kinerja pembiayaan utang yang masih on track dilakukan melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga ketersediaan likuiditas pemerintah tetap memadai.
Selain itu, pemenuhan target pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan cost of fund yang efisien dan risiko yang termitigasi. Pemerintah juga tetap memperhatikan tata kelola serta menjaga indikator utang pada level yang aman.
Pasar SBN Indonesia Masih Solid
Di tengah ketidakpastian global, Suahasil menyebut kondisi pasar SBN Indonesia masih solid. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi pasar surat berharga negara.
Suahasil menjelaskan, salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah adalah spread atau selisih imbal hasil SBN Indonesia dengan instrumen negara lain.
Baca Juga: Cicilan Perdana KDMP Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo 25 September, Kemenkeu Siap Bayar
Untuk SBN berdenominasi dolar AS tenor 10 tahun, spread terhadap US Treasury tenor 10 tahun berada di sekitar 97 basis poin. Posisi tersebut meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 76 basis poin.
Sementara itu, untuk SBN rupiah tenor 10 tahun, pemerintah mencatat spread sekitar 120 basis poin.
Jika dibandingkan dengan negara lain, Suahasil menyebut spread Indonesia masih berada pada level yang dapat menarik minat investor asing. Dalam perbandingan yang ditampilkan pemerintah, spread Indonesia tercatat 217 basis poin, sedangkan Filipina sebesar 253 basis poin.
“Indonesia relatif oke, kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelas Suahasil.
Daya tarik pasar SBN juga terlihat dari kondisi pasar primer. Hal tersebut tercermin dari bid to cover ratio dalam lelang SBN yang mencapai rata-rata 2,53 kali.
Rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata bid to cover ratio lelang Surat Utang Negara (SUN) yang sebesar 1,88 kali.
“Kalau lelang SUN biasanya rata-rata bid to cover ratio-nya 1,88 kali, kalau bid to cover ratio lelang SBN kita 2,53 kali,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
