/2025/09/22/145411854.jpg "Uang Rp 13 Triliun Sitaan Kasus Korupsi CPO, Prabowo: Bisa Renovasi 8.000 Sekolah")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil penyitaan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak goreng sebesar Rp 13 triliun kepada negara, Senin (20/10/2025).
Uang ini diserahkan langsung Jaksa Agung, ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Prabowo menegaskan kasus ini jelas merugikan negara. Dirinya juga menyinggung bahwa Rp 13 triliun itu seharusnya bisa dimanfaatkan banyak hal salah satunya untuk memperbaikan dan merenovasi 8.000 sekolah lebih di daerah.
Selain itu, uang ini juga bias digunakan untuk membangun kampung nelayan. Dia menjelaskan bahwa pembangunan satu kampung nelayan membutuhkan Rp 22 miliar.
"Jadi Rp 13 triliun ini nanti kita bisa membangun untuk 600 kampung nelayan," ungkapnya.
Baca Juga: Kejagung Serahkan Uang Sitaan Korupsi CPO Rp 13,2 Triliun kepada Negara
Prabowo menekankan, sejak Indonesia merdeka nelayan tidak memiliki fasilitas yang baik. Untuk itu, pihaknya memastikan pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Dia menegaskan pemerintah akan membangun sebanyak 1.100 desa nelayan. Dalam setiap desa akan diguyurkan anggaran Rp 22 miliar.
Prabowo menyebut, dalam satu kampung nelayan itu terdapat 2.000 kepala keluarga. Kemudian jika ditambah dengan istri dan anak maka akan ada 5.000 masyarakat yang berpotensi mendapatkan hidup yang layak.
"Kalau kali 1.000 kampung artinya ada 5 juta orang indonesia akan hidup lebih layak," ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa Rp 13 triliun ini baru kerugian negara yang didapatkan dari satu sektor saja yakni perkebunan sawit.
Prabowo turut menyinggung perkara ini sempat membuat kelangkaan minyak goreng yang merugikan masyarakat semala berminggu-minggu.
"Ini sebetulnya menurut saya sangat kejam, dan sangat tidak manusiawi apakah ini bener-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi," jelasnya.
"Jadi, saya sampaikan penghargaan saya, kepada kejaksaan terima kasih, tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun," tambahnya.
Baca Juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran: MAKI Sebut Pemberantasan Korupsi Belum Menggembirakan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
