Reporter: Asep Munazat Zatnika, Umar Idris | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Republik Sosialis Vietnam telah mantap ikut dalam kerjasama Trans Pacific Partnership (TPP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.
Meski begitu, masih ada pro dan kontra sebelum Vietnam akhirnya memutuskan masuk TPP.
Kini giliran Indonesia yang menimbang perlu atau tidaknya bergabung ke TPP.
Apa keunggulan Indonesia masuk TPP?
Jalan Vietnam menjadi anggota TPP tidaklah mulus.
Sejumlah industri domestik negeri itu, seperti baja, industri perunggasan dan peternakan (poultry) sempat memprotes rencana pemerintah Vietnam untuk bergabung dengan blok dagang itu.
Adapun, industri tekstil, garmen, dan sepatu di Vietnam sangat mendukung keputusan pemerintahnya untuk menjadi anggota TPP.
Maklumlah, industri itu telah lama mengandalkan pasar Amerika Serikat (AS).
Pemerintah Vietnam memutuskan tetap ikut TPP untuk memperkuat industri tekstil dan sepatunya yang selama ini telah memiliki daya saing di pasar global, daripada melindungi industri baja dan poultry yang selama ini memang tak bisa bersaing.
“Setelah diputuskan Vietnam ikut TPP, kami bertemu dengan industri baja dan poultry untuk menginformasikan dampak apa yang akan terjadi agar mereka bisa menyiapkan diri,” kata Hoang Anh Tuan, Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia, saat bertemu KONTAN, Kamis (10/12).
Menurut Hoang Anh, pemerintah Vietnam tidak punya kemewahan untuk memberi insentif, baik yang berupa pajak dan non-pajak kepada industri yang dirugikan akibat keikutsertaan Vietnam dalam TPP.
Melalui TPP yang akan resmi berlaku dua tahun mendatang, Vietnam berharap dapat menangguk untung dari sejumlah perjanjian kerjasama di bidang perdagangan dan non perdagangan.
Ambil contoh penurunan bea tarif di negara-negara anggota TPP terhadap produk unggulan Vietnam, yakni tekstil, garmen, dan sepatu.
Vietnam juga berharap diuntungkan dari adanya ketentuan tentang asal usul barang (country of origins).
Dengan ketentuan ini, perusahaan global dan regional memindahkan produksinya ke Vietnam agar bisa mengekspor ke negara-negara TPP melalui Vietnam.
Harapan Vietnam dan Indonesia dalam TPP tak sepenuhnya sama.
Menurut pengamat perdagangan internasional Gusmardi Bustami, Indonesia harus melihat sektor industri di Vietnam dengan Indonesia.
Pemerintah juga harus menimbang kondisi perdagangan bebas yang pas.
Menurut Gusmardi, dari 12 anggota TPP, sebanyak tujuh anggotanya telah mengikat perdagangan bebas dengan Indonesia maupun melalui ASEAN.
Antara lain Jepang, Australia, New Zealand dan beberapa Negara Asean seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Brunei.
Hanya lima anggota TPP yang belum mengikat perdagangan bebas dengan Indonesia, yakni Amerika Serikat (AS), Fiji, Kanada, Chile, Peru.
Dari lima anggota TPP itu, hanya AS yang memiliki pasar besar yakni US$ 17 miliar atau 11% dari total ekspor Indonesia.
Ekspor ke empat negara lainnya kecil, sehingga tidak signifikan. Artinya Indonesia hanya ingin membuka pasar AS jika mau masuk TPP.
“Haruskah kita membuka pasar AS?” tanya Gusmardi.
Di pasar AS, produk tekstil Indonesia bersaing ketat dengan Vietnam.
Tekstil dari Vietnam selama ini menikmati keistimewaan di AS sehingga kepesertaan Vietnam di TPP semata-mata untuk mempertahankan keistimewaan.
Ekspor Vietnam berupa tekstil, garmen dan sepatu, umumnya dilakukan oleh perusahaan asing.
Perusahaan itu kini telah menikmati tarif rendah karena mendapatkan keistimewaan di AS.
Sedangkan produk tekstil dan garmen di Indonesia umumnya adalah perusahaan tekstil lokal yang mengekspor produknya.
Sebaliknya ekspor karet dan kopi dari Indonesia memiliki daya tawar tinggi di AS.
“Jadi dengan tarif tinggi pun, AS akan tetap beli dari Indonesia,” kata Bustami.
Harus pula diingat, sekalipun Indonesia nantinya masuk TPP dengan sasaran utama pasar AS, tidak berarti negara anggota harus membuka pasar seluruh barang dan jasa.
Indonesia harus tetap melindungi sektor tertentu hingga periode tertentu.
“Vietnam masih melindungi tender pemerintahnya dimasuki setelah 25 tahun TPP berjalan,” kata Gusmardi.
Selain itu, AS masih melindungi pasar mobil truknya hingga Jepang hanya bisa membawa masuk truk Jepang ke AS setelah 30 tahun sejak TPP berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
