/2026/01/05/148913745.jpg "Bukan MBG, Pemerintah Pilih Pangkas Sejumlah Anggaran ini untuk Capai Efisiensi")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipangkas meski saat ini tengah menyiapkan langkah efisiensi belanja negara.
Penghematan justru diarahkan ke berbagai pos pengeluaran kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai masih bisa ditekan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.
Pemerintah, kata dia, harus menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Serapan Anggaran Program MBG di Kuartal I 2026 Diperkirakan Capai Rp 60 Triliun
Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: defisit APBN harus tetap terkendali di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3%. Bahkan kondisi idealnya balance budget,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Dalam upaya menjaga ruang fiskal, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan serta sejumlah kementerian besar. Setiap kementerian diminta menghitung potensi penghematan anggaran dari pos belanja yang tidak bersifat prioritas.
Namun Airlangga menegaskan, langkah efisiensi tersebut tidak akan menyasar program unggulan pemerintah, termasuk MBG. Program-program prioritas dipandang sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.
“Program unggulan tidak ada yang diubah, karena itu investasi jangka panjang,” katanya.
Baca Juga: Jumlah PHK Capai 88.519 di Tahun 2025, KSPN: Banyak Perusahaan Tidak Bisa Bersaing
Karena itu, alih-alih memangkas anggaran MBG, pemerintah memilih mengurangi pengeluaran yang bersifat operasional di kementerian dan lembaga.
Sejumlah pos yang berpotensi dipangkas antara lain belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan.
Pemerintah juga meminta tiap kementerian meninjau kembali program yang masih memungkinkan untuk dihemat tanpa mengganggu layanan publik. "K/L diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang memutuskan Bapak Presiden," ujar Airlangga.
Hingga kini, pemerintah masih mengumpulkan data dari seluruh kementerian sebelum melaporkan hasil perhitungan efisiensi tersebut kepada Presiden. Besaran penghematan baru akan diumumkan setelah keputusan final diambil.
