Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Para mantan pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan (Kemdag) meminta pemerintah berhati-hati dalam memutuskan keikutsertaan Indonesia untuk bergabung dalam pakta Kemitraan Trans Pasifik (TPP).
Mereka yang tergabung dalam Yayasan Forum Pengkajian Kebijakan Perdagangan (TRAP) meminta pemerintah untuk melihat secara menyeluruh keuntungan dan kerugian Indonesia bila ikut dalam kemitraan tersebut.
Permintaan ini disampaikannya terkait potensi peningkatan ekspor yang didapat Indonesia dari kepesertaan tersebut.
Gusmardi Bustami, mantan Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan yang menjadi Dewan Penasihat TRAP Forum mengatakan, dari 12 negara anggota TPP, Indonesia sudah bisa masuk ekspor secara bebas ke tujuh negara yang sudah punya perjanjian perdagangan bebas.
Mereka adalah; Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Jepang, Australia, New Zealand.
Selain itu, Indonesia saat ini juga sedang membahas dua kesepakatan perdagangan bebas dengan dua anggota TPP lainnya; Chili dan Peru.
"Tujuh negara yang sudah terikat dengan kita saja, ekspor kita ke sana sudah mewakili 80% dari ekspor kita ke negara TPP, apakah kalau kita tidak ikut, kita akan terganggu, tidak juga kan," katanya Rabu (25/11).
Selain itu, Gusmardi juga mengatakan, masuk menjadi anggota TPP tidak serta merta membuat Indonesia mudah mengekspor barang ke negara anggota TPP.
Untuk tekstil dan produk tekstil saja misalnya, berdasarkan draft perjanjian TPP yang dibacanya ada beberapa aturan yang berpotensi menghambat ekspor tekstil, termasuk produksi Indonesia ke sesama anggota TPP.
Salah satunya, syarat bahwa produk tekstil harus menggunakan komponen dari negara TPP.
Selain itu, eksporter tekstil yang mengekspor juga sudah harus teregister.
"Ini kecurigaan kami, tekstil ini tidak terbuka seperti yang dipikirkan," kata mantan Dubes RI untuk WTO ini.
Hatanto Reksodiputro, mantan Sekjen Kementerian Perdagangan yang juga Ketua TRAP Forum mengatakan, forumnya juga meminta pemerintah untuk memperhatikan daya saing produk ekspor.
Permintaan ini diserukan terkait daya saing ekspor Indonesia yang saat ini masih rendah dan kalah dibanding negara Asean lain.
Kekalahan ini bisa dilihat dari komponen ekspor Indonesia yang 79,6% nya masih disumbang oleh komoditas, 8,6% manufaktur, dan 11% jasa, atau kalau dari manufaktur Thailand, Malaysia, dan Filipina yang sebagian besar eksporna ditopang dari produk manufaktur.
"Dengan masih mengandalkan komoditas yang harganya cenderung turun, sulit bagi Indonesia bersaing dalam TPP mauppun kemitraan lain," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
