/2018/01/02/786775119.jpg "Waspada! Tren Kenaikan Yield SBN Berisiko Menekan Beban Utang Pemerintah")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tren kenaikan yield SBN terus berlanjut hingga pertengahan Maret 2026, seiring tekanan di pasar obligasi akibat meningkatnya ketidakpastian global. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi ini juga berpotensi meningkatkan biaya penerbitan utang baru pemerintah.
Tercatat, yield SBN tenor 10 tahun per 16 Maret 2026 sudah berada di level 6,81%, melonjak secara year to date (YtD) dari posisi 6,11% pada akhir Desember 2025. Kenaikan tersebut bahkan hampir mendekati posisi saat pandemi Covid-19.
Tren kenaikan yield juga sejalan dengan meningkatnya risiko credit default swap (CDS) Indonesia. Pada akhir pekan lalu, yield SBN tenor 10 tahun kembali naik 0,04% menjadi 6,82%. Dalam sebulan terakhir, yield SBN telah meningkat sekitar 0,39 poin persentase.
Tidak hanya tenor panjang, kenaikan juga terjadi pada tenor menengah. SBN tenor 5 tahun tercatat naik menjadi 6,25% per 16 Maret 2026, dari posisi 5,5% pada akhir Desember 2025.
Baca Juga: Pemerintah Sisir Anggaran K/L untuk Jaga Defisit APBN di Bawah 3%
Global Market Economist Myrdal Gunarto menilai, dari sisi perhitungan fiskal, kenaikan yield dan posisi utang negara saat ini masih dapat diterima dalam jangka pendek.
“Menurut kami perkembangan saat ini memang dari sisi perhitungan fiskal, untuk kenaikan yield serta utang negara kita masih acceptable atau masih bisa diterima, tapi hingga batas periode dua bulan ke depan,” ujar Myrdal kepada Kontan, Senin (16/3/2026).
Hal ini mempertimbangkan bahwa selama dua bulan pertama tahun ini, imbal hasil surat utang negara khususnya tenor 10 tahun masih berada di bawah asumsi yield dalam APBN 2026 yang dipatok di level 6,9%.
“Jadi kita lihat sampai dua bulan ke depan sebenarnya posisi fiskal kita, asalkan kenaikan imbal hasilnya tidak tembus lebih dari 8%, seharusnya masih sehat dari sisi fiskal,” jelasnya.
Namun, jika dalam dua bulan ke depan yield SBN menembus lebih dari 8%, kondisi tersebut berpotensi menjadi beban bagi fiskal pemerintah. Pasalnya, kenaikan yield akan meningkatkan biaya bunga utang yang harus ditanggung pemerintah.
“Kalau terus-terusan beban bunga utang naik, ruang buat belanja juga terbatas, karena pemerintah kelihatannya tetap menjaga posisi fiskal dengan defisit di bawah 3%,” kata Myrdal.
Baca Juga: Jaga Defisit Aman,Pemerintah Tak Akan Pangkas Anggaran MBG Tapi Efisiensi Belanja K/L
Selain itu, kenaikan yield juga akan berdampak pada penerbitan utang baru. Investor diperkirakan akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga biaya pembiayaan utang pemerintah ke depan menjadi lebih mahal.
“Dari sisi penerbitan utang, imbal hasil yang diminta investor tentunya pasti lebih tinggi. Itu ke depannya membuat budgeting untuk pembiayaan atau pembayaran bunga utang juga jadi lebih mahal,” ungkapnya.
Di pasar obligasi domestik, Myrdal melihat investor asing maupun domestik masih melakukan aksi jual di pasar SBN. Mereka cenderung menunggu yield mencapai level yang lebih tinggi, terutama hingga menembus 7% untuk tenor 10 tahun.
Meski demikian, ia menilai dampak konflik global yang memicu kenaikan harga energi kemungkinan tidak akan berlangsung terlalu lama. Banyak negara di dunia membutuhkan pasokan energi dengan harga yang lebih murah sehingga tekanan terhadap jalur distribusi minyak global diperkirakan akan mereda.
Myrdal memperkirakan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz berpotensi kembali dibuka paling lambat pada akhir April 2026. Jika hal itu terjadi, harga minyak dunia diperkirakan turun menuju level fundamental sekitar US$ 70 per barel dengan asumsi pemulihan ekonomi global berlangsung lambat.
“Kalau itu terjadi, yield obligasi kita untuk tenor 10 tahun paling maksimal di sekitar 7,1%. Yang tenor di bawahnya juga paling ada kenaikan maksimal sekitar 30 basis poin,” katanya.
Namun kondisi berbeda bisa terjadi jika Selat Hormuz terus ditutup dalam waktu lama. Jika permintaan minyak global masih ada, kondisi tersebut dapat mendorong lonjakan harga minyak dunia yang pada akhirnya memicu tekanan inflasi.
Baca Juga: Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Terjadi pada 18 Maret 2026
Lonjakan harga energi berpotensi memicu inflasi lanjutan atau second round impact inflation, terutama jika terjadi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut juga dapat mendorong kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia.
“Kalau inflasinya tinggi karena ada penyesuaian harga BBM, pasti akan ada dampak second round impact inflation. Kalau itu sudah terjadi, inflasinya naik tinggi dan akan ada penyesuaian dari BI rate,” jelas Myrdal.
Meski demikian, ia menilai dampak inflasi lanjutan di Indonesia kemungkinan tidak sedahsyat periode 2005–2008.
“Dari pengalaman terakhir, second round impact inflation di Indonesia tidak sedahsyat periode 2005–2008,” ujarnya.
Ke depan, Myrdal memperkirakan kenaikan yield obligasi pemerintah, khususnya tenor 10 tahun, tidak akan melebihi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia.
“Kalau ada kenaikan BI rate, kenaikan yield paling maksimal sekitar 20 basis poin,” katanya.
Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, ia menyarankan pemerintah menyiapkan beberapa strategi pembiayaan utang, seperti melalui skema private placement, melakukan debt switching dengan memperpanjang tenor obligasi yang akan jatuh tempo, serta mencari sumber pendanaan dari lembaga bilateral maupun multilateral yang berpotensi menawarkan biaya pembiayaan lebih murah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
