/2016/03/30/1551769758.jpg "Tekanan APBN Meningkat, Risiko Pembengkakan Belanja Prioritas Pemerintah Jadi Sorotan")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Risiko pembengkakan belanja prioritas pemerintah di tengah meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat gejolak ekonomi global menjadi sorotan.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah karena di satu sisi harus menjaga stabilitas fiskal, namun di sisi lain tetap menjalankan berbagai program prioritas dengan kebutuhan anggaran yang besar.
Ia menjelaskan, tekanan terhadap APBN berpotensi meningkat seiring kenaikan harga minyak mentah dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian global yang masih tinggi.
Baca Juga: Ekonom Ini Menilai Dunia Belum Menuju Krisis, Tapi Volatilitas Akan Bertahan Lama
"Yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana pemerintah khususnya fiskal kita untuk bisa mengakomodasi risiko global, sementara pemerintah juga masih memiliki agenda program prioritas di mana jumlah anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam jumlah yang besar," ujar Josua dalam acara Media Briefing, Selasa (12/5/2026).
Josua mengatakan, realisasi belanja pemerintah yang lebih cepat pada awal tahun memang membantu menopang pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026.
Namun, kondisi tersebut juga perlu diimbangi dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati agar tidak memperlebar defisit anggaran.
Ia menilai pemerintah perlu menetapkan skala prioritas belanja secara lebih selektif, terutama di tengah risiko kenaikan harga energi dan tekanan terhadap penerimaan negara.
Baca Juga: Ada Perang Iran Vs Israel-AS, Purbaya Siapkan Insentif EV untuk Kurangi Konsumsi BBM
"Kalau bicara pendapatan itu seperti doa atau harapan, tapi yang sudah menjadi kepastian adalah belanja," katanya.
Dalam simulasi yang dilakukan Permata Institute for Economic Research (PIER), pelemahan rupiah ke level Rp 17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah di kisaran US$ 100 per barel dapat menambah defisit APBN lebih dari Rp 200 triliun.
Karena itu, Josua menekankan pentingnya memastikan belanja negara diarahkan pada program-program produktif yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan dalam jangka menengah.
"Hal ini perlu harus dikomunikasikan kepada investor terutama kalau kita bicara bagaimana kemampuan APBN pemerintah saat ini," imbuh Josua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
