/2025/09/17/933804551.jpg "Geopolitik Tekan APBN, Pangkas Anggaran MBG Realistis Ketimbang Naikkan BBM Subsidi")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai lebih realistis dibandingkan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi apabila tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman mengatakan jika terdapat risiko defisit APBN melampaui batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pilihan kebijakan perlu dipertimbangkan dari sisi dampak fiskal dan stabilitas ekonomi.
Menurut Rizal, rasionalisasi anggaran MBG relatif lebih memungkinkan dilakukan dibandingkan menaikkan harga BBM subsidi yang dampaknya bisa meluas ke perekonomian.
Program MBG diperkirakan membutuhkan anggaran sangat besar, tembus Rp 335 triliun di 2026. Sementara implementasinya masih dilakukan secara bertahap sehingga pemerintah masih memiliki ruang untuk menyesuaikan skala program, target penerima, maupun kecepatan pelaksanaannya guna mengurangi tekanan terhadap APBN.
Baca Juga: Anggaran MBG Berpotensi Dipangkas Akibat Harga Minyak, Begini Hitungan Celios
Sebaliknya, kenaikan harga BBM subsidi berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Kebijakan tersebut hampir pasti memicu inflasi biaya, meningkatkan harga transportasi dan logistik, serta menekan daya beli masyarakat.
“Dampak lanjutan yang perlu diwaspadai adalah pelemahan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 53%–54% terhadap PDB,” ujar Rizal kepada Kontan, Minggu (8/3/2026).
Rizal menekankan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% PDB membutuhkan langkah konsolidasi fiskal yang lebih struktural. Pemerintah perlu melakukan prioritisasi belanja melalui evaluasi program dan spending review agar anggaran difokuskan pada program dengan dampak ekonomi paling besar, terutama yang mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, penguatan penerimaan negara juga dinilai menjadi kunci untuk menjaga disiplin fiskal. Rasio pajak Indonesia yang masih sekitar 10%–11% terhadap PDB menunjukkan ruang peningkatan yang cukup besar dibandingkan negara emerging market lain yang rata-rata berada pada kisaran 15%–18% terhadap PDB.
"Karena itu perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan kualitas belanja menjadi langkah penting untuk menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbakan pertumbuhan ekonomi," pungkas Rizal.
Perlu diketahui, pemerintah membuka opsi melakukan penyesuaian anggaran program MBG atau menaikkan harga BBM bersubsidi apabila gejolak geopolitik yang mendorong kenaikan harga minyak dunia menekan APBN 2026.
Baca Juga: Menkeu Buka Opsi Pangkas Anggaran MBG Jika Defisit APBN Lampaui 3%
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah melakukan simulasi risiko (stress test) terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia. Salah satu skenario yang diuji adalah jika harga minyak mentah rata-rata mencapai US$ 92 per barel dalam setahun.
Dari simulasi tersebut, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6% terhadap PDB apabila pemerintah tidak mengambil langkah penyesuaian kebijakan.
“Kita sudah exercise kalau harga minyak naik ke US$ 92 per barel apa dampaknya ke defisit. Kalau enggak diapa-apain kita naik ke 3,6% dari PDB. Itu kalau kita enggak ngapa-ngapain. Biasanya kita melakukan langkah-langkah penyesuaian supaya tetap di bawah 3%,” ujar Purbaya dalam agenda buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja negara sebelum mempertimbangkan penyesuaian harga BBM subsidi.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan penghematan pada sejumlah komponen belanja dalam program MBG. Namun ia menegaskan efisiensi tersebut tidak akan menyentuh anggaran utama yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
“Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya.
Baca Juga: Anggaran MBG Terancam Dipangkas Gara-Gara Harga Minyak, BGN Bilang Begini
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years atau dapat digeser ke tahun berikutnya, termasuk sejumlah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum.
Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi jika tekanan terhadap APBN semakin berat akibat lonjakan harga minyak dunia.
“Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya sudah tidak tahan lagi,” ujarnya.
Sebagai informasi, anggaran program MBG pada tahun ini mencapai sekitar Rp335 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menegaskan berbagai opsi kebijakan tersebut masih bersifat mitigasi untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas aman 3% dari PDB.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Picu Risiko Inflasi, CORE Sarankan Alihkan Anggaran MBG dan IKN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
