kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Target satu juta rumah kembali gagal


Selasa, 05 Desember 2017 / 15:56 WIB
Target satu juta rumah kembali gagal


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga tahun dicanangkan, pemerintah belum dapat realisasikan target pembangunan satu juta rumah per tahun.

Setelah gagal pada 2015 yang hanya capai 699.770 unit, dan 2016 805.196 unit. Tahun ini juga, hingga 4 Desember Kementerian baru ada 765.120 unit yang terbangun.

Hingga akhir tahun, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid targetkan realisasi capaiannya sampai 850.000 unit.

"Data yang disampaikan sebenarnya yang sudah jadi, kalau yang masih progress pembangunan sebenarnya sudah lebih dari satu juta. Tapi kira-kira targetnya sampai akhir tahun bisa 850.000 unit," katanya saat jumpa pers di Kementerian PUPR, Selasa (5/12).

Ia menambahkan kendala utama tak tercapainya target adalah soal lahan. Pemerintah tak miliki banyak lahan, sementara proses pembebasan lahan kerap berlangsung alot.

"Penguasaan lahan memang jadi masalah. Land bank sangat dibutuhkan. Kalau bicara tanah, harus beli itu yang masih alot," sambungnya.

Dari capaian 765.120 unit sendiri, 70% diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan rincian 183.977 unit dibangun Kementerian PUPR, 1.566 unit dibangun Kementerian dan Lembaga pemerintah lainnya, 148.180 unit dibangun Pemda, 250.916 unit dibangun pengembang, dan 35.111 unit dibangun swadaya masyarakat.

Sementara 30% diperuntukkan untuk non-MBR dengan rincian 89.723 unit dibangun pengembang, dan 55.529 unit dibangun swadaya.

Hardi Simamora, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Dirjen Penyediaan Perumahan pada kesempatan yang sama katakan, data tersebut diambil dari beragam pihak, melalui mekanisme pelaporan online yang dimiliki Kementerian PUPR.

"Kita ada mekanisme online untuk melaporkan. Nah yang melaporkan ini mulai dari Pemda, pengembang dan bank kemudian kita verifikasi dan keluarlah angka ini," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×