Target Rumah Subsidi 2026 Dinilai Stagnan, Perlu Skema Kombinasi

Rabu, 24 Desember 2025 / 14:21 WIB

ILUSTRASI. Danantara dan BTN Sapa Penerima Manfaat Subsidi Rumah Rakyat (Dok/BTN)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mematok target penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 285.000 unit pada tahun 2026 dinilai kurang bertenaga.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin memandang angka tersebut masih jalan di tempat dan tidak akan mampu mengejar ketertinggalan kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia.

Wijayanto menyoroti adanya kesenjangan yang lebar antara target tahunan dengan ambisi besar pemerintah membangun 3 juta rumah setahun. Dengan angka subsidi yang hanya menyasar ratusan ribu unit, visi besar tersebut dinilai sulit menjadi kenyataan.

"Dari sisi jumlah rumah yang menerima subsidi FLPP tahun 2026 sebesar 285.000 relatif stagnan dari waktu ke waktu. Target 3 juta rumah setahun jelas tidak akan terwujud," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (24/12/2025).

Menurut Wijayanto, upaya mengurangi backlog rumah yang saat ini bertengger di angka 12,7 juta hingga 15 juta unit dipastikan tidak akan efektif. Terlebih, setiap tahunnya terdapat sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta pasangan menikah baru di Indonesia yang otomatis membutuhkan hunian.

Dari sisi pendanaan, Wijayanto menilai alokasi Rp 37,1 triliun untuk tahun 2026 bukanlah angka belanja yang segar. Nilai tersebut merupakan akumulasi dana yang disimpan di bank untuk subsidi bunga, di mana tambahan dana barunya hanya sekitar Rp 3,44 triliun.

"Ini terbilang sangat minimalis mengingat target yang relatif ambisius. Dari sisi anggaran, bahkan kita bisa simpulkan bahwa perumahan bukan merupakan sektor prioritas pemerintah," tegasnya.

Wijayanto menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan FLPP, tetapi juga mengombinasikannya kembali dengan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Uang Muka (SUM). Skema kombinasi ini terbukti pernah mampu menyediakan hingga 400.000 unit rumah per tahun pada era sebelumnya.

Selain masalah dana, hambatan besar lainnya adalah ketatnya persyaratan perbankan. Banyak peminat rumah subsidi yang gugur dalam proses BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) karena terjerat tunggakan kartu kredit hingga pinjaman online (pinjol).

Tak hanya itu, pekerja sektor informal seringkali sulit mendapatkan restu bank karena tidak memiliki gaji tetap. Wijayanto mengusulkan adanya program khusus seperti sewa-beli (rent-to-own) agar kelompok masyarakat ini tetap bisa mengakses hunian.

"Perlu disiapkan program untuk mereka yang bekerja di sektor informal dengan pendekatan sewa beli. Selain itu, isu BI checking juga perlu dicarikan solusi, mungkin dengan relaksasi sementara atau pelibatan perusahaan penjamin kredit seperti Jamkrindo atau Askrindo," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memasang target untuk penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP pada tahun 2026. Pemerintah mematok target penyaluran sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana mencapai Rp 37,1 triliun.

Kebutuhan dana jumbo tersebut akan dipenuhi dari berbagai sumber. Perinciannya, anggaran DIPA sebesar Rp 25,1 triliun, pengembalian pokok (dana bergulir) sebesar Rp 10,4 triliun, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp 1,6 triliun.