Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah perlu ekstra kerja keras mendorong laju pertumbuhan ekonomi di semester II 2025, agar tetap bertahan di kisaran 5%.
Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufiqurrahman menilai, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% year on year (yoy) pada kuartal II bisa menjadi modal awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan. Namun, menurutnya untuk menjaga tren tersebut pada semester II jauh lebih sulit dan penuh tantangan.
“Tanpa ramadan dan lebaran, maka mesin konsumsi rumah tangga akan kehilangan momentum,” tutur Rizal kepada Kontan, Senin (18/8/2025).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Banyak Faktor Semu, Celios Ungkap Datanya
Rizal melihat beberapa tantangan pendorong perekonomian pada kuartal II 2025. Diantaranya, pertama, kinerja ekspor yang masih tertahan pelemahan harga komoditas dan permintaan global. Maka menurutnya, mempertahankan laju pertumbuhan di atas 5% butuh intervensi fiskal dan dorongan investasi yang lebih agresif dari pemerintah.
Kedua, risiko perlambatan tanpa momentum musiman, seperti ketiadaan momen Lebaran missal, dinilai membuat konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah bawah, berpotensi melemah.
Ketiga, tekanan inflasi pangan dan energi menahan daya beli. Rizal menyebut, tanpa adanya stimulus tambahan, perekonomian kuartal III rawan melambat.
Menurutnya, efek perbandingan basis (base effect) bisa makin menekan capaian. Artinya, penopang pertumbuhan harus bergeser dari pola konsumsi musiman ke arah investasi produktif serta percepatan realisasi belanja pemerintah.
Baca Juga: Ekonom Menilai Postur APBN 2026 Belum Cukup Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 5,4%
Keempat, sisa anggaran belanja negara masih besar. Berdasarkan data APBN, realisasi belanja negara hingga semester I-2025 baru mencapai Rp 1.406 triliun atau 38,8% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Sisa anggaran belanja negara tersebut lanjutnya, bisa menjadi instrumen penting jika dijalankan tepat waktu dan tepat sasaran. Prioritasnya bukan belanja rutin birokrasi, tapi percepatan proyek infrastruktur strategis, program padat karya, serta subsidi pangan-energi untuk menjaga daya beli.
“Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki pola serapan yang selama ini menumpuk di akhir tahun, agar multiplier effect ke ekonomi riil bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Selanjutnya: China Perpanjang Penyelidikan Subsidi Produk Susu Uni Eropa hingga 2026
Menarik Dibaca: Pasar Kripto Melorot, Ini Kripto Top Losers dan Top Gainers 24 Jam Terakhir
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
