Aturan MA! Penyitaan Aset Pajak Bisa Dilakukan Tanpa Tetapkan Tersangka

Kamis, 01 Januari 2026 / 15:41 WIB

ILUSTRASI. Ilustrasi pajak (KONTAN/Cheppy A. Muchlis) MA menegaskan penyitaan aset dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan tanpa harus menetapkan tersangka terlebih dahulu. ?

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) menegaskan penyitaan aset dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan tanpa harus menetapkan tersangka terlebih dahulu.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Dalam Perma tersebut, MA memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap pembukuan, pencatatan, dokumen, dan barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perpajakan meskipun status tersangka belum ditetapkan.

"Penyitaan terhadap pembukuan, pencatatan, dan dokuman lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan tanpa disyaratkan adanya penetapan tersangka," bunyi Pasal 11 ayat (1)beleid tersebut, Kamis (1/1).

Penyitaan ini dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum.

Adapun penyitaan dapat dilakukan tanpa disyaratkan adanya penetapan tersangka, sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana dan memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, penyidik bahkan dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak terlebih dahulu, dengan kewajiban segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan.

Selain untuk pembuktian, Perma 3/2025 juga mengatur penyitaan aset guna pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Namun, khusus untuk penyitaan yang bertujuan memulihkan kerugian negara, penyidik tetap diwajibkan menetapkan tersangka terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

"Penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud disyaratkan dengan adanya penetapan tersangka," bunyi Pasal 12 ayat (2).ndapatan negara sebagaimana dimaksud disyaratkan dengan adanya penetapan tersangka," bunyi Pasal 12 ayat (2).