Reporter: Syarifah Nur Aida | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan menggunakan e-faktur secara bertahap per 1 Juli 2014. Direktorat Jenderal Pajak menargetkan dalam kurun waktu setahun, hingga 1 Juli 2015, seluruh PKP di Pulau Jawa dan Bali sudah menggunakan e-faktur.
DJP tengah menggenjot sosialisasi dan pelatihan bagi PKP untuk mengakses sistem elektronik tersebut. Direktur Peraturan Perpajakan DJP Irawan mengungkap secara nasional, seluruh PKP di seantero negeri wajib menggunakan e-faktur per 1 Juli 2016 jika tak mau dikenai hukuman. "Sanksinya, Nomor Pokok PKP akan dicabut kalau tidak pakai e-faktur," imbuhnya di DJP, Jakarta, Jum'at (9/5).
Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah dititipkan tugas untuk melatih PKP yang terdaftar. Tujuan akhir e-faktur adalah untuk meminimalisasi pengusaha nakal yang menerbitkan faktur pajak fiktif sehingga target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 493 T pada 2014 bisa tercapai.
Oktria menyebut, saat ini, tercatat ada 400.000 PKP yang terdaftar. Namun, angka tersebut akan segera menyusut mengingat pada 1 Januari 2014 berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013 soal kenaikan batasan omzet PKP dari Rp 600 juta menjadi Rp 4,8 miliar. Skema e-faktur hanya berlaku untuk PKP beromzet di atas Rp 4,8 miliar. "Prediksi kami, dari 400.000 hanya tinggal 100.000 PKP yang disasar e-faktur," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
