Analisis Proyeksi BI: Tantangan RI Capai Pertumbuhan 7,7% pada 2031

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 6,9% hingga 7,7% dengan skenario super optimistis.

Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, BI mensimulasikan tiga skenario yakni skenario dasar, skenario optimistis dan skenario super optimistis.

Untuk tahun 2031, skenario dasar hanya sekitar 5,6–6,4%, skenario optimistis 6,1–6,9%, dan skenario super optimistis 6,9–7,7%, dengan inflasi tetap di sekitar 2,5% plus minus 1%, transaksi berjalan sekitar kisaran defisit kecil sampai surplus kecil, kredit perbankan tumbuh 12–16%, dan defisit APBN tetap di bawah 3% dari PDB.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,9%–7,7% adalah batas atas yang ingin dikejar jika seluruh agenda transformasi benar-benar berjalan, bukan sesuatu yang akan terjadi otomatis.

“Karena itu, dari sisi realisme, proyeksi tersebut dapat dikatakan mungkin tetapi sangat menantang,” tutur Josua kepada Kontan, Minggu (30/11/2025).

Alasan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,9 hingga 7,7% di 2031 sulit dicapai di antaranya adalah, pertama titik tolak pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%. Ia memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2025–2026 hanya sedikit di atas 5%. Artinya, dalam waktu sekitar lima hingga enam tahun, Indonesia harus mengakselerasi pertumbuhan lebih dari 1,5 poin persentase (ppt) secara berkelanjutan.

Kedua, proyeksi BI sendiri mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dunia sampai 2030 diperkirakan hanya tumbuh sekitar 3%, dengan suku bunga global masih relatif tinggi dan ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS) dan China belum hilang sepenuhnya.

Josua menilai, dalam lingkungan global yang tidak terlalu bersahabat, loncatan pertumbuhan ke kisaran hampir 7% hingga 8% membutuhkan lompatan produktivitas dan investasi yang tidak kecil.

“Jadi, proyeksi itu realistis hanya jika paket reformasi struktural yang kini terus dibicarakan benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Tanpa itu, realistisnya Indonesia akan cenderung bertahan di sekitar 5%–6% saja,” ungkapnya.

Hambatan Pertumbuhan Ekonomi Indoensia

Josua membeberkan, terdapat beberapa hambatan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di 203. Pertama, terkait dengan produktivitas dan efisiensi investasi yang masih rendah.

BI sendiri menekankan perlunya penurunan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu berapa banyak tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output.

Ia mengungkapkan, saat ini ekonomi Indonesia masih beroperasi dengan ICOR yang relatif tinggi, mencerminkan ekonomi biaya tinggi akibat infrastruktur yang belum merata, logistik mahal, energi dan tanah yang tidak murah, serta proses perizinan dan kepastian hukum yang belum sepenuhnya mendukung investasi jangka panjang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, ICOR Indonesia saat ini mencapai 5,79, lebih tinggi dari India sebesar 4,56, dan Vietnam 3,58.

“BI mensimulasikan bahwa skenario super optimistis mensyaratkan kenaikan produktivitas total faktor dan penurunan ICOR secara bertahap sampai 2031 sehingga dengan investasi yang sama bisa dihasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Josua.

Josua menilai, tanpa perbaikan efisiensi ini, mengejar pertumbuhan hampir 7%–8% akan menuntut rasio investasi terhadap PDB yang sangat besar dan tidak mudah dibiayai.

Kedua, adalah kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Indonesia memang menikmati bonus demografi, tetapi banyak studi dan juga narasi kebijakan mengakui adanya masalah kesenjangan keterampilan, kualitas pendidikan dasar hingga menengah yang belum merata, serta isu gizi dan kesehatan yang berpengaruh ke produktivitas tenaga kerja.

Bahkan, program makan bergizi gratis (MBG), perumahan rakyat, pendidikan dan pelatihan vokasi yang ditekankan dalam agenda pemerintah ke depan sebenarnya dirancang untuk menjawab masalah ini, tetapi menurut Josua, dampaknya ke produktivitas baru akan terasa jika pelaksanaannya tepat sasaran, tata kelolanya baik, dan diikuti reformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan layanan kesehatan dasar secara luas.

Ketiga, terkait iklim usaha dan kepastian hukum. Josua melihat, investor, baik domestik maupun asing, masih sering menghadapi ketidakpastian regulasi, tumpang tindih aturan pusat–daerah, proses perizinan yang memakan waktu, serta penegakan kontrak dan penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya dapat diprediksi.

“Hal-hal ini menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara lain dalam menarik industri padat karya maupun industri berteknologi menengah-tinggi,” jelasnya.

Keempat, berkaitan dengan kapasitas pembiayaan dan ruang fiskal. Untuk mencapai skenario super optimistis, BI menghitung kredit dan pembiayaan perbankan perlu tumbuh sekitar 12–16% per tahun secara berkelanjutan, sementara defisit APBN tetap dijaga di bawah 3% dari PDB dan transaksi berjalan berada di kisaran defisit atau surplus kecil.

Itu artinya, kata Josua sistem keuangan harus cukup dalam dan efisien untuk menyalurkan dana ke sektor produktif tanpa menimbulkan risiko stabilitas, dan kebijakan fiskal harus sangat selektif agar belanja yang ditambah benar-benar mendorong produktivitas, bukan hanya menambah konsumsi jangka pendek.

Di sisi lain, beban belanja rutin, belanja bunga utang, dan kebutuhan pembiayaan program sosial akan terus meningkat, sehingga ruang fiskal untuk infrastruktur dan investasi SDM berpotensi tertekan jika tidak ada reformasi penerimaan negara dan penataan ulang prioritas belanja.

Kelima, adalah risiko eksternal dan transformasi struktur ekspor. Dunia yang digambarkan BI sampai 2030 adalah dunia dengan pertumbuhan moderat, suku bunga global yang baru turun sedikit dari puncaknya, serta fragmentasi perdagangan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat yang berlanjut.

Pada saat yang sama, Indonesia sedang bergeser dari ketergantungan pada komoditas mentah ke ekspor hilir mineral, produk berbasis minyak sawit, dan jasa pariwisata serta ekonomi digital. Proses transisi ini mengandung risiko, harga komoditas bisa melemah, pasar tujuan ekspor bisa berubah karena perang dagang, dan beberapa proyek hilirisasi bisa menghadapi tekanan kebijakan dari negara mitra.

Menurutnya, jika diversifikasi pasar dan produk tidak cukup cepat, pertumbuhan ekspor bisa tertahan dan menjadi beban bagi pertumbuhan PDB secara keseluruhan.

Adapun BI sendiri sudah merumuskan lima pilar sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Diantaranya, menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi serta ekonomi kerakyatan, memperdalam pembiayaan dan pasar keuangan, mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi internasional.

Lebih lanjut, Josua membeberkan, kebijakan ini dijalankan konsisten dan berkesinambungan, hambatan-hambatan struktural tadi bisa dikurangi dan proyeksi 6,7–7,7% menjadi lebih mendekati kenyataan.

“Jika angka 6,7%–7,7% persen itu tercapai, pertumbuhan tersebut dapat disebut berkualitas, asalkan karakter pertumbuhannya benar-benar mengikuti desain skenario BI.

Meski demikian, ia menilai pertumbuhan tidak hanya diukur dari stabilitas makro dan efisiensi investasi, tetapi juga dari seberapa jauh pertumbuhan itu menciptakan lapangan kerja bermutu dan mengurangi kesenjangan.

Kuncinya adalah komposisi sektor yang tumbuh. Jika lonjakan ke hampir 7%–8% terutama datang dari industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja, jasa modern yang bernilai tambah tinggi, pertanian bernilai tambah tinggi, serta UMKM yang naik kelas, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka pertumbuhan tersebut layak disebut inklusif dan berkelanjutan.

Sebaliknya, jika pertumbuhan tinggi hanya digerakkan oleh proyek modal besar yang padat modal, hilirisasi yang minim efek limpahan ke daerah dan UMKM, atau ekspansi konsumsi yang didorong utang rumah tangga dan belanja negara jangka pendek, maka angkanya mungkin tinggi tetapi mutunya dipertanyakan.

Dengan demikian, proyeksi BI 6,9%–7,7% pada 2031 patut dibaca sebagai sasaran aspiratif yang memberikan arah, bukan janji otomatis. Angka cukup realistis jika dan hanya jika reformasi struktural dijalankan konsisten: ekonomi biaya tinggi diberantas sehingga ICOR turun, produktivitas dan kualitas SDM naik, iklim investasi membaik, dan pembiayaan jangka panjang mengalir ke sektor produktif.

“Bila prasyarat itu tidak terpenuhi, Indonesia kemungkinan besar akan bertahan di jalur 5%–6%. Sebaliknya, jika prasyarat tersebut dipenuhi dan pertumbuhan didorong oleh sektor yang menyerap tenaga kerja, menjaga stabilitas, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, maka pertumbuhan di kisaran 6,9%–7,7% pada 2031 bukan hanya tinggi, tetapi juga dapat dikatakan berkualitas,” tandansya.