Reporter: Petrus Dabu | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Sekitar 800 ribu lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ini bakal tidak terserap di berbagai perguruan tinggi (PT), baik swasta maupun negeri.
Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, selisih antara jumlah kursi yang tersedia di PT dengan jumlah lulusan dari SMA sangat tinggi. Menurutnya, jumlah lulusan SMA/MA tahun ini sekitar 1,4 juta, sementara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya menyediakan kursi untuk 211.000 mahasiswa baru. "Artinya ada hampir 1,2 juta calon mahasiswa yang tidak bisa duduk di PTN," ujarnya, Sabtu (4/6).
Menurut catatan Komisi X DPR, hanya 30% calon mahasiswa yang tidak tertampung di PTN yang akan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Lantaran mahalnya biaya pendidikan di PTS terutama di PTS ternama. Maka, diperkirakan ada 800 ribu lulusan SMA/MA yang bakal tidak mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Reni menyebut, Komisi X DPR meminta pemerintah memperhatikan secara serius masalah ini. "Bagaimana langkah pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatasi membludaknya peserta lulusan SMA yang tidak tercover di PTN dan PTS," ujarnya.
Saat ini, katanya Komisi X DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Reni berharap, dengan lahirnya UU Pendidikan tinggi ini, maka peserta didik, calon-calon mahasiswa bisa mendapatkan haknya sebagai mahasiswa. Artinya, biaya pendidikan harus rendah atau terjangkau.
Sementara, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Djoko Santoso mengatakan memang tidak semua lulusan SMA/MA bakal tertampung baik di PTN maupun PTS, karena keterbatasan daya tampung. Ada juga sebagian lulusan yang lebih memilih untuk bekerja.
Dia mengatakan, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sedang berupaya menambah jumlah PTN di Indonesia. Sehingga, akan lebih banyak lulusan SMA/MA yang akan menikmati pendidikan tinggi di sekolah negeri. "Kita prioritaskan di daerah perbatasan, terpencil dan daerah dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) rendah," ujarnya kepada KONTAN.
Menurut Djoko, dalam waktu dekat ini, pemerintah akan membangun satu universitas dan satu politeknik di Kepulauan Riau (Kepri), satu politeknik di Sulawesi Utara, dan satu politeknik di Kalimantan Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News