kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.200   -20,00   -0,12%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Survei LSI, 73% publik tak setuju BBM naik


Kamis, 28 Agustus 2014 / 14:26 WIB
Survei LSI, 73% publik tak setuju BBM naik
ILUSTRASI. Santan kelapa untuk memasak. Ada sederet bahan pengganti santan yang terkenal menyehatkan dan anti kolesterol (dok. tribunnews.com)


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat menjabat presiden dan wakil presiden nantinya. Sebanyak 73,17% responden menjawab tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Hanya 21,46% yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37% lainnya tidak menjawab," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.

"Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat," ujar Rully.

Salah satu solusinya, kata dia, Jokowi harus menjelaskan secara detil ke publik agar mereka mengetahui situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Jokowi harus meyakinkan mereka bahwa menaikkan BBM adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan.

"Untungnya Jokowi ini sosok yang dekat dengan rakyat, jadi semoga saja bisa menjelaskan dengan baik," ujarnya.

Solusi lain, program Jokowi yang membantu rakyat menengah ke bawah seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar harus dipastikan benar-benar berjalan. Dengan begitu, beban rakyat karena kenaikan BBM tidak akan terlalu terasa.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)

Dalam pertemuan di Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak permintaan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum masa jabatannya berakhir. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×