Ditjen Pajak Siapkan Aturan Baru Pajak Kripto. Ini Bocorannya

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memfinalisasi beberapa kebijakan yang terkait dengan pengenaan pajak transaksi atas aset kripto.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa aturan tersebut dibuat seiring dengan pergeseran status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan di Indonesia.

"Dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian dari komoditas, kemudian ketika dia beralih kepada financial instrument, maka aturannya harus kita adjust," ujar Bimo dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (22/7).

Baca Juga: Industri Kripto Telah Sumbang Pajak Hingga Rp 1,2 Triliun Sejak 2022

Sayangnya, Bimo enggan membeberkan poin-poin apa saja yang akan diatur dalam aturan terbaru nantinya.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengatur perlakuan pajak atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Pasal 5 beleid tersebut mengatur bahwa atas penyerahan aset kripto dikenai PPN dengan besaran tertentu, yakni sebesar 1% (jika transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan), atau 2% (jika transaksi dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti) dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN beserta perubahannya. 

Dengan kata lain, untuk saat ini, tarif PPN atas penyerahan aset kripto adalah sebesar 0,11% atau 0,22% dari nilai transaksi aset kripto, tergantung apakah transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti atau tidak.

Baca Juga: DJP Raup Setoran Pajak Rp 34,91 Triliun dari Kripto hingga P2P Lending Per Maret 2025

Selanjutnya, Pasal 21 PMK 68/2022 mengatur bahwa penjual aset kripto dikenai PPh Pasal 22 Final atas penghasilan dari perdagangan aset kripto yang dilakukannya, baik jual beli dengan mata uang fiat, swap, maupun tukar-menukar dengan barang lain/jasa. 

Adapun besarannya, yakni 0,1% (jika transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti) atau 0,2% (jika transaksi dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti) dari nilai transaksi aset kripto.

Selanjutnya: China Bangun Bendungan Terbesar di Dunia, Picu Kekhawatiran India dan Bangladesh

Menarik Dibaca: Meski Kemarau Meluas, Cuaca Hujan Ekstrem Masih Bisa Terjadi di Provinsi Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

DJP Rancang Aturan Baru, Layanan Digital Ini Bakal Kena Pajak

Nasional

Ditjen Pajak Rampungkan Aturan Baru Pajak Transaksi Digital, Ini Bocorannya!

Nasional

Fintech Hingga AI, Sumber Pajak Digital yang Potensial

Nasional

Ditjen Pajak Susun Aturan Baru, Layanan Digital Ini Berpotensi Kena Pajak

Nasional

Ditjen Pajak Catat Fasilitas Insentif Pajak di IKN Masih Sepi Peminat

Investasi

Tokocrypto Sambut Baik Penyesuaian Pajak Kripto lewat PMK 11/2025