Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 22 Oktober 2021 baru mencapai Rp 433,91 triliun atau 58,3% dari pagu anggaran sebesar Rp 744,77 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, menjelang akhir tahun terdapat sederet upaya yang akan dan telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalisasi anggaran PEN tersebut.
Pertama, Suahasil mengatakan, beberapa belanja masih akan ada tagihannya terutama belanja yang diperkirakan akan naik untuk penanganan varian virus delta Covid-19.
“Semoga ini bisa segera diselesaikan dan dijalankan. Sebenarnya dari beberapa anggaran tahun lalu misalnya perawatan pasien dan insentif tenaga kesehatan tahun 2020 itu diselesaikan di 2021, jadi memang ada beberapa yang harus diselesaikan bersama.
Baca Juga: Realisasi program PEN bagi UMKM dan korporasi masih minim
Suahasil optimis bahwa pemerintah bisa segera mengoptimalkan anggaran PEN sebesar Rp 744,77 triliun dan akan cukup untuk menanggulangi pemulihan ekonomi nasional di 2021.
Lebih rinci, realisasi kluster kesehatan sebesar Rp 116,82 triliun atau 54,3% dari pagu Rp 214,96%. Realisasi tersebut digunakan untuk rumah sakit Manfaat kluster anggaran ini ditujukan pembagian paket obat, perawatan pasien Covid-19 terutama akibat varian delta, penggunaan untuk rumah sakit darurat termasuk Asrama Haji dan Pademagan.
Kemudian, pembangunan rumah sakit di daerah, biaya perawatan untuk 580,29 ribu pasien insentif tenaga kesehatan sebanyak 1,26 juta Nakes pusat dan santunan kematian untuk 446 nakes, pengadaan 121,41 juta vaksin, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN) untuk 34,71 juta orang.
Kedua, untuk program prioritas, Suahasil mengatakan, saat varian virus delta Covid-19 tinggi, banyak program seperti padat karya Kementrian/Lingkungan yang tertunda. Akan tetapi, saat September 2021 angka penularan Covid-19 sudah mulai turun mulai bergerak lagi. Sehingga akan segera dipercepat penyaluran dana untuk program prioritas tersebut.
Tercatat realisasi anggaran program prioritas sudah mencapai Rp 68,07 triliun atau 57,7% dari pagu Rp 117,94 triliun. anggaran ini ditujukan untuk program padat karya Kementerian/Lembaga kepada 1,23 juta Naker, pariwisata antara lain untuk sertifikasi CHSE serta akomodasi tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan industry perhotelan, ketahanan pangan untuk pembangunan bendungan dan food estate,, ICT, dan fasilitas pinjaman daerah Rp 10 triliun melalui PT SMI.
Baca Juga: Pemerintah akan perluas bantuan BSU dan BLT kepada masyarakat
Ketiga, perluasan program perlindungan sosial, yang mekanismenya akan dilakukan oleh Kementrian Sosial, dengan bantuan RP 300.000 selama tiga bulan. Perluasan tersebut dengan menggunakan program yang sudah berjalan dan tidak menciptakan program baru.
“Jadi sifatnya itu top up, dan Kemensos sekarang sedang mendetailkan nama dan alamatnya dan melakukan top up atas pembayaran. Aktivitasnya bisa dilakukan dengan cepat pada November dan Desember ini,” jelas Wamenkeu.
Keempat, untuk dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dan korporasi, Wamenkeu mengatakan, upaya dukungan terhadap kluster ini akan terus berjalan dengan bentuk realisasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non KUR dan juga beberapa reimbursement dari beberapa BUMN.
Tercatat anggaran dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dan korporasi hingga saat ini sudah terealisasi Rp 63,20 triliun atau 38,9% dari pagu Rp 162,40 triliun.
Anggaran tersebut disalurkan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 12,71 usaha, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk 2,24 juta UMKM dan 36 korporasi, penempatan dana bank dan total penyaluran kredit Rp 442,19 triliun kepada 5,43 debitur, subsidi bunga KUR untuk 6,02 juta debitur dan non KUR untuk 7,2 juta debitur.
Kemudian, bantuan Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada 554,1 ribu usaha, serta Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Hutama karya, Pelindo III, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau PT KIW sebesar Rp 8,39 triliun.
Baca Juga: Realisasi belanja negara tumbuh minus hingga 1,9% sampai akhir September 2021
Kelima, untuk insentif usaha, anggarannya sudah terealisasi Rp 60,73 triliun atau 96,7% dari pagu Rp 62,83 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk insentif perpajakan bagi Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk 81.980 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.490 WP.
Selanjutnya, pengurangan angsuran PPh 25 untuk 57.529 WP, pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP Properti untuk 768 penjual dan PPNBM Mobil untuk 6 penjual, penurunan tarif PPh Badan manfaat untuk seluru WP , dan Bea Masuk DTP.
“Kita akan melakukan insentif pajak. Untuk insentif pajak seperti kendaraan bermotor, perumahan ada jangka waktunya dan kita akan lihat gerak ekonominya seperti apa. Sehingga akan terus kita perhatikan bersama datanya,” pungkas wamenkeu.
Selanjutnya: Cek status BSU Rp 1 juta, buka bsu.kemenaker.go.id pakai nomor HP
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
