Status Ekonomi Naik, Tapi Mayoritas Warga RI Belum Ikut Naik Kelas

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Bright Institute, Andri Perdana menyoroti tingginya upper middle income poverty rate Indonesia yang diproyeksikan Bank Dunia menjajdi 64,2% pada 2026. Hal ini menunjukkan adanya persoalan ketimpangan ekonomi yang belum sepenuhnya tercermin dalam indikator makro maupun angka kemiskinan nasional.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021 untuk mengukur upper middle income poverty rate.

Dari 11 negara ASEAN dan negara peers yang dibandingkan, Indonesia menempati posisi keempat dengan tingkat kemiskinan tersebut sebesar 64,2%. Posisi pertama ditempati Timor-Leste sebesar 71,7%, disusul India 70,7% dan Laos 68,6%.

Sementara itu, Afrika Selatan berada di posisi kelima dengan 60%, Filipina 56,5%, Brasil 20,4%, Vietnam 17,9%, Argentina 14,5%, Thailand 10,1%, dan Malaysia hanya 1%.

Andri mengatakan, tingginya angka tersebut perlu dilihat sebagai gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini tidak sepenuhnya terlihat dari indikator makroekonomi.

"Tingkat kemiskinan upper middle country yang menjadi salah satu tertinggi, padahal di sisi lain tingkat kemiskinan nasional terbilang rendah dan rasio gini terbilang tidak terlalu tinggi ini sebenarnya menunjukkan indikasi kenyataan ekonomi masyarakat kita yang belum banyak orang ketahui," ujar Andri kepada Kontan, Senin (31/8/2026).

Menurut dia, terdapat divergensi antara data makro berupa produk domestik bruto (PDB) dengan data mikro mengenai pengeluaran masyarakat yang tercatat dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Andri menilai, aktivitas ekonomi masyarakat dengan tingkat pendapatan paling tinggi belum sepenuhnya tercermin dalam survei BPS. Ia memperkirakan sekitar 5%-10% masyarakat ekonomi teratas tidak terjangkau atau tidak terdata secara optimal dalam survei Susenas maupun sensus ekonomi.

"Bahwa sebenarnya PDB kita itu sebenarnya sangat timpang berputar di kalangan teratas, jauh lebih timpang melebihi yang bisa digambarkan oleh angka resmi rasio gini kita," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan merupakan kesalahan BPS. Namun, keterbatasan dalam menjangkau kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi sangat tinggi dapat membuat distribusi aktivitas ekonomi di kelompok teratas tidak sepenuhnya tergambar dalam data survei rumah tangga.

"Intinya seperti ini, dan ini bukan salah BPS juga, bahwa sebenarnya sekitar 5%-10% masyarakat ekonomi teratas kita itu ‘hilang’ atau tidak bisa didata oleh survei Susenas ataupun sensus ekonomi BPS," jelas Andri.

Di sisi lain, aktivitas produksi kelompok ekonomi teratas tersebut turut mendorong PDB Indonesia sehingga masuk dalam kategori upper-middle income country. Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih berada hanya satu atau dua tingkat di atas garis kemiskinan yang digunakan untuk kelompok lower-middle income.

“60%-80% penduduk kita itu masih merasa hidup di satu dua tingkat di atas garis kemiskinan lower-middle income,” ujar dia.

Andri juga menyoroti jarak ekonomi antara kelompok masyarakat bawah dan menengah di Indonesia yang menurutnya relatif tipis.

Ia mengatakan, sekitar 60%-80% penduduk Indonesia yang berada pada desil 2 hingga desil 6 tidak memiliki perbedaan pengeluaran yang terlalu jauh.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan standar garis kemiskinan akan secara otomatis membuat jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau rentan menjadi jauh lebih besar.

"Bahwa sebenarnya antara ‘kelas bawah’ dan ‘kelas menengah’ Indonesia itu sebenarnya hidupnya tidak jauh berbeda," katanya.

Andri menjelaskan, Bank Dunia sendiri menggunakan data pengeluaran masyarakat yang bersumber dari Susenas BPS. Perbedaannya terletak pada garis kemiskinan yang digunakan.

Karena itu, angka upper middle income poverty rate sebesar 64,2% tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka kemiskinan nasional BPS. Indikator tersebut menggunakan standar pengeluaran yang jauh lebih tinggi untuk menggambarkan kemampuan masyarakat mencapai tingkat kehidupan yang sesuai dengan standar negara berpendapatan menengah atas.

"Makanya kalau garis kemiskinannya dinaikkan beberapa level, yang menjadi tergolong miskin jadi sangat banyak," ujarnya.

Lebih lanjut, Andri menyebut hanya sekitar 17% masyarakat Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai kelas menengah apabila menggunakan definisi Bank Dunia, yakni masyarakat dengan pengeluaran sekitar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan.

Dengan demikian, menurut dia, gambaran kehidupan kelas menengah yang selama ini sering diasosiasikan dengan kelompok desil 5 atau 6 kurang tepat.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa ukuran ketimpangan berdasarkan pengeluaran belum tentu menggambarkan seluruh ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Sebab, masyarakat dengan pendapatan sangat tinggi tidak serta-merta menghabiskan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Karena itu, ketimpangan yang diukur berdasarkan pendapatan berpotensi terlihat lebih tinggi dibandingkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan pengeluaran.

"Kalau kita bisa melihat ketimpangannya dari pendapatan dan bukan pengeluaran, pasti angka ketimpangan kita akan jauh lebih tinggi dari yang disugestikan rasio Gini kita saat ini," pungkasnya.

Berikut data garis kemiskinan oleh Proyeksi Bank Dunia di negara ASEAN, dan negara Peers Indonesia pada 2026:

1. Timor-Leste – 71,7%

2. India – 70,7%

3. Laos – 68,6%

4. Indonesia – 64,2%

5. Afrika Selatan – 60%

6. Filipina – 56,5%

7. Brasil – 20,4%

8. Vietnam – 17,9%

9. Argentina – 14,5%

10. Thailand – 10,1%

11. Malaysia – 1,0%