World Bank: 64,2% Penduduk Indonesia Rentan Miskin, Manufaktur Jadi Kunci

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, proporsi penduduk yang berada di bawah standar kemiskinan upper-middle income Bank Dunia masih tergolong tinggi.

Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026, sebanyak 64,2% penduduk Indonesia diproyeksikan masih berada di bawah garis US$ 8,30 per kapita per hari berdasarkan purchasing power parity (PPP) 2021 pada 2026. Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi keempat tertinggi dari 11 negara ASEAN dan negara peers yang menjadi pembanding.

Dari persentase tersebut, Indonesia berada di posisi keempat dari 11 negara di ASEAN dan negara peers berkembang yang menjadi pembanding dalam data tersebut. Tingkat kemiskinan Indonesia berada di bawah Timor-Leste sebesar 71,7%, India 70,7%, dan Laos 68,6% pada 2026.

Baca Juga: IndoEBTKE ConEx 2026 Bakal Digelar, Genjot Eksekusi Proyek dan Investasi Hijau

Sementara itu, Afrika Selatan mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 60% pada 2026, Filipina 56,5%, Brasil 20,4%, Vietnam 17,9%, Argentina 14,5%, Thailand 10,1%, dan Malaysia 1%.

Bila membandingkan dengan negara dengan pendapatan per kapita yang relatif dekat dengan Indonesia, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti salah satunya Vietnam. Dengan pendapatan per kapita yang relatif dekat dengan Indonesia, proporsi penduduk Vietnam yang berada di bawah standar US$8,30 PPP jauh lebih rendah, yakni 17,9%.

“Satu penjelasannya adalah struktur pertumbuhan Vietnam yang selama dua dekade banyak ditopang manufaktur padat karya, sehingga pertumbuhan ekonominya lebih banyak menciptakan pekerjaan dan mendorong kenaikan upah,” kata Yusuf kepada Kontan, Senin (31/8).

Menurut Yusuf, angka absolut proporsi penduduk yang berada di bawah standar US$8,30 PPP jauh lebih penting untuk diperhatikan ketimbang peringkat Indonesia dibandingkan negara lain.

Ia menjelaskan, standar US$ 8,30 PPP 2021 kurang lebih setara dengan Rp 1,2 juta hingga Rp 1,3 juta per orang per bulan. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat orang, ambang tersebut berarti sekitar Rp 5 juta per bulan.

“Kalau dua pertiga penduduk berada di bawah ambang itu, ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia bukan hanya kemiskinan ekstrem, tetapi rapuhnya daya beli masyarakat secara luas,” jelasnya.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan standar tersebut dapat lebih tinggi dibandingkan Afrika Selatan dan Filipina.

Baca Juga: Pemerintah Relaksasi Aturan DHE SDA,Pengamat Ingatkan Risiko Siasat Kepemilikan Saham

Menurut Yusuf, Afrika Selatan memang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi. Namun, rata-rata konsumsi masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Sementara itu, distribusi konsumsi Indonesia cenderung terkonsentrasi pada tingkat yang relatif rendah.

“Jadi ketika garis kemiskinan dinaikkan, banyak orang langsung masuk ke dalam kelompok yang dianggap miskin atau rentan,” ujarnya.

Adapun Filipina memiliki faktor penopang konsumsi rumah tangga yang cukup kuat melalui remitansi pekerja migran. Yusuf menyebut, remitansi tersebut nilainya sekitar 8% hingga 9% dari produk domestik bruto (PDB) dan langsung menopang konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, Yusuf menilai status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas tidak berarti mayoritas rumah tangga sudah sejahtera.

Klasifikasi negara berpendapatan menengah atas menggunakan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita dengan metode Atlas, yang mencerminkan rata-rata pendapatan nasional. Ukuran tersebut berbeda dengan pendapatan median maupun kondisi konsumsi rumah tangga.

“Jadi sangat mungkin secara agregat Indonesia naik kelas, sementara sebagian rumah tangga justru mengalami tekanan,” tuturnya.

Kondisi tersebut, lanjut Yusuf, tercermin dari menyusutnya jumlah kelas menengah dan membesarnya kelompok masyarakat yang rentan turun kelas. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kinerja ekonomi makro dengan kondisi rumah tangga.

Baca Juga: Relaksasi DHE SDA Berlaku 1 September, Perusahaan Tambang Wanti-Wanti Soal Daya Saing

Lebih lanjut, Yusuf menilai akar persoalan tingginya proporsi masyarakat Indonesia yang berada di bawah standar US$ 8,30 PPP tidak terlepas dari struktur pekerjaan.

Sekitar 60% pekerja masih berada di sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah. Pada saat yang sama, peran manufaktur dalam perekonomian terus menurun dibandingkan dua dekade lalu.

“Ini masalah serius karena manufaktur padat karya biasanya menjadi jalur penting untuk memindahkan tenaga kerja dari pekerjaan berproduktivitas rendah ke pekerjaan dengan upah yang lebih baik,” katanya.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut menjadi tantangan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini semakin banyak ditopang oleh sektor padat modal seperti pertambangan dan pengolahan mineral.

Meski sektor tersebut mampu menghasilkan nilai tambah yang besar, penyerapan tenaga kerjanya relatif terbatas. Alhasil, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan dampak yang sama besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara luas.

Selain struktur pekerjaan, Yusuf juga menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 10% hingga 12% dari PDB sehingga kemampuan pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan dan memperluas perlindungan sosial juga terbatas.

Di saat yang sama, masyarakat berpendapatan rendah sangat sensitif terhadap perubahan harga pangan karena porsi pengeluaran mereka untuk makanan relatif besar.

“Jadi kenaikan harga beras atau pangan pokok bukan sekadar masalah inflasi, tetapi langsung menjadi masalah kesejahteraan,” kata Yusuf.

Karena itu, Yusuf menyarankan agar pemerintah perlu menjadikan peningkatan produktivitas pekerjaan sebagai salah satu fokus utama kebijakan ekonomi.

Baca Juga: Relaksasi DHE SDA Berlaku 1 September, Perusahaan Tambang Wanti-Wanti Soal Daya Saing

Hilirisasi, kata dia, tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter. Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri fabrikasi, komponen, hingga manufaktur yang memiliki kemampuan lebih besar dalam menyerap tenaga kerja.

Selain itu, manufaktur berorientasi ekspor perlu kembali dibuat kompetitif sehingga dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja dengan produktivitas dan upah yang lebih tinggi.

Bersamaan dengan itu, perlindungan sosial juga perlu diperluas agar tidak hanya menyasar masyarakat yang sudah berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga kelompok yang rentan turun kelas.

“Perlindungan sosial harus menjangkau kelompok yang rentan turun kelas, bukan hanya mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan,” pungkasnya.

Baca Juga: Menkes Siapkan Skema Tunjangan Dokter Umum dan Gigi di Daerah 3T

Berikut data garis kemiskinan oleh Proyeksi Bank Dunia di negara ASEAN, dan  negara Peers Indonesia pada 2026:

1. Timor-Leste – 71,7%

2. India – 70,7%

3. Laos – 68,6%

4. Indonesia – 64,2%

5. Afrika Selatan – 60%

6. Filipina – 56,5%

7. Brasil – 20,4%

8. Vietnam – 17,9%

9. Argentina – 14,5%

10. Thailand – 10,1%

11. Malaysia – 1,0%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News