kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   0,00   0,00%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Sri Mulyani sebut Rp 263 triliun anggaran PEN mampu dongkrak ekonomi di kuartal IV


Senin, 30 November 2020 / 17:28 WIB
Sri Mulyani sebut Rp 263 triliun anggaran PEN mampu dongkrak ekonomi di kuartal IV
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sisa anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 263,66 triliun mampu mendongkrak ekonomi di kuartal IV-2020. Dus harapannya, pertumbuhan ekonomi sepanjang Oktober-Desember 2020 lebih baik daripada Juli-September 2020.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 24 November 2020, hingga 25 November 2020 sebesar Rp 431,54 triliun. Angka tersebut setara dengan 62,1% terhadap pagu sejumlah Rp 695,2 triliun. 

Anggaran yang sudah terealisasi itu disalurkan untuk program stimulus kesehatan, perlindungan sosial, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), stimulus K/L dan Pemda, insentif dunia usaha dalam bentuk perpajakan, dan dukungan kepada korporasi serta BUMN.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani minta masyarakat jaga disiplin kesehatan

“Ini yang akan mendorong perekonomian di 2020, sesudah adanya peningkatan belanja pemerintah di kuartal III-2020 yang lalu,” Menkeu dalam Konferensi Pers Satgas Covid-19, Senin (30/11).

Menkeu menyampaikan anggaran perlindungan sosial diyakini bisa terserap 100% dalam waktu kurang dari dua bulan ke depan. Sebab, hingga realisasinya sudah mencapai Rp 207,8 triliun atau setara 88,9% dari pagu senilai Rp 233,69 triliun. Artinya, sisa anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 25,89 triliun.

Adapun program perlindungan sosial antara lain terdiri dari program keluarga harapan (PKH) dan bantuan beras PKH, sembako dan bantuan tunai sembako, bansos Jabodetabek dan bansos non-Jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Selain itu anggaran perlindungan sosial juga dibagi-bagi ke sektor pendidikan melalui program bantuan subsidi gaji yang dikelola Kemenaker, bantuan subsidi bagi honorer di lingkup Kemendikbud dan Kemenag, hingga subsidi kuota internet di lingkup Kemendikbud, serta bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru di Kemenag.

Baca Juga: Kemenkeu alokasikan dana bagi hasil cukai asal tembakau Rp 3,47 triliun di 2021

Menkeu mengatakan seluruh anggaran perlindungan sosial dapat terserap penuh karena target serta jadwal penyaluran yang relatif sudah jelas. Hanya perlu percepatan pada program BLT Dana Desa. “Jadi bantuan sosial luar biasa besar agar masyarakat mampu menangani Covid-19 ini termasuk siswa dan mahasiswa di Indonesia,” ujar Menkeu. 

Sri Mulyani menambahkan realisasi perlindungan sosial dan kesehatan bakal mendorong belanja bantuan sosial serta belanja barang pemerintah. Sementara, untuk program dukungan UMKM realisasinya sudah mencapai 98,76% dari pagu sebesar Rp 115,82 triliun.

Dana tersebut pun diklaim sudah membantu perputaran ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM dengan total kredit yang tersalurkan oleh Himbara, BPD, dan bank syariah sebanyak Rp 254,37 triliun dari total outstanding senilai Rp 64,5 triliun.

Lalu, untuk dukungan kepada sektoral, K/L, dan pemda, Menkeu mengatakan dana ini akan ditujukan untuk meningkatkan ekonomi di daerah serta membantu aktivitas industri pariwisata yang sepanjang tahun ini merosot tajam.

Baca Juga: Sri Mulyani ingatkan youtuber untuk bayar pajak

Selanjutnya, insentif usaha dalam bentuk perpajakan akan terus disosialisasikan kepada para wajib pajak badan agar bisa membantu cashflow dunia usaha serta menolong ekonomi karyawan yang bekerja. 

Sementara, dukungan korporasi dalam hal pembiayaan korporasi dan BUMN, baik dalam bentuk investasi pemerintah maupun penyertaan modal negara (PMN) akan mulai tersalurkan pada Desember 2020.

Setali tiga uang, Menkeu optimistis, dengan komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan penyaluran program PEN pertumbuhan ekonomi di 2020 berada di kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%.

Selanjutnya: Ramai SP2DK di akhir tahun, begini kata pengamat pajak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×