Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan strategi prefunding atau pendanaan awal untuk tahun anggaran 2025.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas APBN dan memastikan kesiapan instrumen utang, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia menjelaskan, pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi prefunding, termasuk jenis mata uang yang akan digunakan serta instrumen yang sesuai, seperti sukuk atau Surat Berharga Negara (SBN).
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Strategi Hadapi Utang Jatuh Tempo Rp 434,29 Triliun di 2024
"Kita sedang membuat dan menjajaki apakah kita akan melakukan prefunding 2025, di mana dalam bentuk currency apa, instrumennya sukuk atau SBN? Itu kita lakukan seluruh informasi yang didapatkan dari market," ujar Sri Mulyani dalam Rapat bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (14/11).
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi biaya yang dibutuhkan jika memilih untuk mengeluarkan instrumen utang di pasar internasional.
Selain itu, pemerintah juga tetap menjaga arus keuangan dalam negeri melalui penerbitan utang secara reguler setiap dua minggu melalui mekanisme lelang.
"Di dalam negeri kita mengissue utang setiap dua minggu, itu reguler lelang. Reguler lelang yang kita lakukan setiap dua minggu kita liat apatite dan volumenya," katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani Paparkan Strategi Kejar Penerimaan Pajak di Semester II-2024
Sri Mulyani juga menekankan bahwa stabilitas dan kredibilitas APBN menjadi kunci dalam mempertahankan minat pasar terhadap instrumen utang negara.
Jika pasar melihat APBN sebagai kredibel, pemegang surat utang yang jatuh tempo cenderung akan menunggu penerbitan instrumen baru dan memilih untuk kembali berinvestasi pada instrumen yang ditawarkan pemerintah.
"Kalau APBN kita dianggap stabil dan kredibel, market itu bisa dan mereka yang pegang surat utang yang jatuh tempo mereka tidak akan mencairkan, kemudian kalau dia gak ada instrumen lain dia bingung juga. Makanya biasanya mereka menunggu apakah kita akan issue baru dan baru mereka revolve saja," imbuh Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
