Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menugaskan Wakil Menterinya, Anggito Abimanyu untuk menggali potensi penerimaan pajak dari kegiatan informal, aktivitas ilegal maupun underground economy.
Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut sebagai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta Sri Mulyani untuk mengumpulkan potensi pajak dari sektor yang belum tersentuh.
"Ini yang sedang saya minta ke pak Anggito, kan memang ditambahklan dalam armada kemenkeu dengan tujuan pak Prabowo minta waktu itu sisi penerimaan banyak sekali yang dianggap belum bisa dicollect atau capture baik karena naturenya adalah ilegal, informal, underground, shadow," ujar Sri Mulyani dalam Rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11).
Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, DPR Minta Sri Mulyani Perketat Regulasi Transfer Pricing
Dalam hal ini, Sri Mulyani mengaku bahwa jajarannya telah merumuskan sektor-sektor yang bisa digali potensi penerimaannya.
"Ini kemudian yang sedang kita rumuskan," katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga tengah menyiapkan roadmap tersebut, termasuk upaya dalam menggenjot tax ratio atau rasio pajak.
"Kami sedang menyusun (roadmap), karena ini bagian yang terus terang bapak/ibu sekalian bertanya cukup banyak dan sudah berkali-kali panjang, liat sendiri gak ada yang ditutup-tutupi," imbuh Sri Mulyani.
Dalam kesempatan sama, Anggito mengatakan, pihaknya sudah mulai menggali sumber-sumber penerimaan baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas underground economy.
"Kami juga diminta mencari sumber lain yang disebut kegiatan ekonomi tidak tercatat, yang di bawah tanah maupun bayang-bayang," kata Anggito.
Baca Juga: Anggota DPR Tagih Sri Mulyani Soal Roadmap Tax Ratio 23% Pemerintahan Prabowo
Anggito menambahkan, roadmap yang tengah disusun oleh pemerintah ini akan disusun lebih utuh dengan memutakhirkan dari sektor yang sudah ada sebelumnya.
"Bapak/Ibu sekalian bersimpati supaya kita semakin aktif menggali dalam penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBP. Nanti dalam roadmap akan kita breakdown mengenai baselinenya, buoyancy dan dampak coretax ke peningkatan kepatuhan," terang Anggito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
