Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan informasi-informasi detil terhadap hasil audit bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma dan Kementerian Kesehatan di perusahaan vaksin Sinovac di China beberapa waktu lalu.
"Majelis Ulama Indonesia melalui koordinasi dengan Biofarma dan Sinovac sebagai produsen dan masih menunggu beberapa informasi yang kami butuhkan untuk maju ke tahapan berikutnya yaitu tahapan fatwa," jelas Lukman saat Preskon virtual di kanal YouTube Kominfo pada Senin (7/12).
Audit memorandum telah dikirimkan MUI kepada pihak perusahaan terkait dan meminta informasi tambahan mengenai vaksin tersebut.
Baca Juga: Berpotensi tingkatkan kasus corona, Satgas minta pilkada dijalankan sesuai PKPU
Lukman berharap pihaknya segera mendapatkan informasi tambahan tersebut, sehingga proses penetapan kehalalan dapat dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Namun, selain informasi tambahan itu, rekomendasi dari Badan POM terkait izin penggunaan vaksin Covid-19 ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa kehalalannya.
"Dengan demikian kami juga berharap bisa mendapatkan informasi resmi dari Badan POM terkait izin penggunaan vaksin Covid-19. Ini mudah-mudahan program vaksinasi dari pemerintah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dan Majelis Ulama Indonesia dengan senang hati akan terus mengawal sesuai kapasitas dan kompetensinya yang dimiliki," jelasnya.
Kembali ditegaskan bahwa MUI akan tetap berkomitmen mengawal kehalalan vaksin Covid-19 yang akan digunakan dalam program vaksinasi mendatang. Diketahui pada Oktober lalu MUI bersama Kementerian Kesehatan, Badan POM yang difasilitasi oleh Biofarma sudah melakukan inspeksi pemeriksaan ke fasilitas produksi vaksin Sinovac di China.
Baca Juga: DPR minta BPOM tak terburu-buru beri izin vaksin virus corona
Inspeksi ke tempat produksi tersebut ditujukan untuk melakukan audit dari segi quality, savety dan juga kehalalan vaksin yang akan dipesan oleh Indonesia.
Sementara itu, terkait 1,2 juta vaksin Sinovac yang sudah tiba di Indonesia pada 6 Desember kemarin, Kepala BPOM Penny Lukito menuturkan dimulai dengan BPOM melakukan pemeriksaan batch, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan teknis sesuai pemasukan jalur khusus atau Special Access Scheme untuk penanganan darurat dan juga sesuai dengan rantai dinginnya.
"Kemudian juga sesuai rantai dinginnya yaitu suhu penyimpanan yang harus memenuhi persyaratan, khususnya vaksin ini adalah persyaratannya 2 sampai 8 derajat celcius," jelas Penny.
