Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Hal ini seiring dengan potensi pembengkakan beban yang dipikul pemerintah karena peningkatan harga minyak dunia.
Setelah Bahlil menyatakan hal tersebut, Kontan.co.id menerima kabar bahwa ada rencana pemerintah mengerek harga BBM Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, dari semula Rp 7.850 per liter.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menghitung, bila benar ada peningkatan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, maka akan ada pengaruh pada inflasi. Tentu, inflasi pada tahun ini bisa meningkat dari perkiraan semula.
“Dengan mempertimbangkan proporsi Pertalite 80% dari total bensin, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter akan memberikan dampak langsung berupa peningkatan inflasi sebesar 0,93%,” tutur Josua kepada Kontan.co.id, Senin (15/8).
Baca Juga: Aprindo: Konsumsi Ritel Bakal Berkurang Jika Harga Pertalite Naik
Peningkatan inflasi ini cukup signifikan berpotensi untuk mendorong perlambatan ekonomi, terutama konsumsi rumah tangga. Josua khawatir, asa pemerintah untuk perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh mencapai 5,2% yoy tak akan tercapai.
“Bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang berimplikasi pada kenaikan harga inflasi yang cukup signifikan, maka ekonomi berpotensi melambat dan tumbuh kurang dari 5% yoy pada keseluruhan tahun 2022,” tambah Josua.
Nah, bila memang ada peningkatan harga BBM Pertalite, Josua pun meminta agar pemerintah mengimbangi dengan memberi bantuan sosial untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan sosial.
Selain itu, pemerintah juga harus mengupayakan agar pengawasan pemberian subsidi BBM Pertalite bisa tepat sasaran. Hal ini juga diharapkan agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh maksimal pada tahun ini.
Baca Juga: Sinyal Harga Pertalite Naik, Ekonom: Inflasi Semakin Tidak Terkendali
Josua mengaku, pilihan yang dimiliki pemerintah memang tidak mudah. Namun, ia mengimbau pemerintah mengambil pilihan yang tepat untuk prospek pertumbuhan ekonomi menengah panjang.
“Hal ini juga untuk kesehatan APBN yang harus mengalai penurunan defisit ke bawah 3% PDB pada tahun depan. Jadi jangan sampai pilihan yang diambil akan mengurangi pos belanja lainnya dan mengganggu pertumbuhan jangka menengah panjang,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
