Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter semakin menguat. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung kenaikan harga pertalite.
Namun yang pasti, Bahlil mengungkapkan, saat ini beban subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sudah sangat membengkak, bahkan bisa menembus Rp 600 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, apabila pemerintah menaikkan harga pertalite maka inflasi di Indonesia semakin tidak terkendali. Pasalnya, inflasi Juli 2022 sudah hampir mendekati di angka 5%, atau tercatat sebesar 4,94% year on year (yoy).
Baca Juga: Pertimbangkan Harga Minyak Dunia, Menteri ESDM Beri Sinyal Kenaikan Harga BBM Subsidi
Huda menilai, apabila harga BBM pertalite dinaikkan, maka inflasi di Indonesia bisa menembus di angka 7% dalam satu hingga dua bulan ke depan.
"Inflasi sudah mendekati angka 5% dan Bank Indonesia (BI) tidak mengendalikan dari sisi moneter. Akibatnya tidak ada kenaikan harga pertalite pun inflasi kita akan terus meningkat," ujar Huda kepada Kontan.co.id, Senin (15/8).
Terlebih lagi menurut Huda, ada kenaikan inflasi dari barang yang diatur pemerintah (administered price) seperti tarif tiket pesawat dan ojek online, di mana inflasi dari sektor transportasi menjadi inflasI tertinggi ke dua setelah makanan, minuman dan tembakau. Sehingga hal tersebut akan berdampak kepada melambatnya pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyoroti hal yang berbeda.
Ia mengatakan kenaikan harga BBM tersebut akan berdampak positif kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat beban subsidi energi yang digelontorkan di tahun ini sebesar Rp 520 triliun.
"Terkait kenaikan harga BBM tentu akan menyehatkan APBN, karena ini bebannya sudah sangat tinggi di APBN," ucap Riefky.
Riefky juga menilai bahwa kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 merupakan hal yang wajar dan masih sangat murah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.
Baca Juga: Konsumsi Pertalite Masih Tinggi, Kuota Berpotensi Jebol
"Jadi Rp 10.000 ini cukup reasonable (wajar)," tegas Riefky.
Hanya saja Riefky mengingatkan, apabila wacana tersebut memang akan diterapkan dalam waktu dekat, maka jaring pengaman sosial perlu ditambah oleh pemerintah dengan tujuan agar daya beli masyarakat miskin dan rentan tidak terpukul terlalu dalam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
