Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, ini menteri-menteri paling mencolok pilihan pengusaha

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak terasa hampir setahun Kabinet Indonesia Maju di bawah nahkoda Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan. Kinerja para jajaran menteri tentu tak lepas dari penilaian masyarakat khususnya para pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar menyebut, menteri yang mencolok kinerjanya selama setahun terakhir jatuh ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurut dia, sejak pandemi virus corona (Covid-19) bergulir, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selalu mengeluarkan kebijakan yang positif, seperti izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

"Pas pandemi ini disadari atau tidak diakui atau tidak memang masuki era pandemi ini Kemenperin itu mengeluarkan izin operasi dan mobilitas daripada kegiatan industri ini antisipasi dari awal," kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (19/10).

Diketahui bahwa dengan adanya pandemi terjadi penurunan permintaan akan barang dan jasa. Namun dengan adanya IOMKI, paling tidak produksi dari beberapa industri tetap berjalan dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan yang utama.

"Menteri Perindustrian ini memang punya intuisi, Dia melihat bahwa kalau cuman tetap menjalankan PSBB istilahnya nggak diimbangi dengan kegiatan ekonomi atau industrinya tidak paralel dengan melakukan protokol kesehatan, wah ini tidak bisa terbayang drop banget yang ujungnya akan berdampak pada penerimaan negara. Kalau penerimaan negara terbatas, maka kesejahteraan masyarakat menurun, karyawan dirumahkan banyak, gitu gambarannya," ungkap Sanny.

Adapun menteri lain yang harus meningkatkan kinerja lagi adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dimotori oleh Agus Suparmanto. Sanny berharap Kemendag dapat meningkatkan lagi apa yang sudah dilakukan.

Hal yang perlu diperhatikan ialah terkait impor bahan baku dan bahan penolong bagi industri yang tak diproduksi di dalam negeri.

"Impor-impor bahan baku maupun bahan penolong yang sangat dibutuhkan oleh industri dalam negeri yang kebetulan dalam juga tidak ada jenis bahan baku atau belum diproduksi. Seringkali lambat ini suara-suara keluhan-keluhan dari teman-teman dari asosiasi ini yang kita harapkan Kementerian Perdagangan bisa lebih antisipatif untuk merespon kebutuhan industri pengolahan dalam negeri," ujar Sanny.

Michael Susanto Pardi, Ketua Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia pun mengatakan hal yang sama. Dia bilang, Menperin punya kinerja cukup baik dengan adanya IOMKI saat awal PSBB.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dianggap memiliki kinerja yang sangat mencolok. "Menteri Keuangan tentunya dan Menteri Perindustrian juga banyak membantu dengan IOMKI pada saat awal PSBB," kata dia.

Setali tiga uang, Michael pun menyebut Kemendag dapat bekerjasama lebih erat dengan Kemenperin. Terlebih pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga agar industri yang existing tetap bertahan, dalam artian tidak hanya hanya fokus kepada mencari investor baru.

"Kemendag menurut saya perlu kerjasama lebih erat dengan perindustrian, agar barang-barang yang sudah diproduksi lokal, bisa dilindungi dari gempuran barang-barang impor," jelasnya.

Michael juga berharap ada proteksi terhadap barang impor yang menurutnya sangat diperlukan. "Industri nasional mempekerjakan banyak karyawan, perlu proteksi terhadap serangan import dari barang-barang luar negeri yang di negaranya juga sedang over supply," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai, kinerja mencolok ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan.

Kebijakan fiskal yang bisa mendorong percepatan ekonomi, termasuk realokasi dan refocusing APBN menjadi andalan mengapa nilai Kemenkeu positif. Namun Ajib menggarisbawahi tentunya perlu ditopang kinerjanya oleh kementerian teknis lainnya.

"Bank Indonesia juga harus lebih agresif dalam membuat regulasi dan insentif yang memperbanyak likuiditas di masyarakat," jelas Ajib.

Ajib pun menilai, Kementerian Koperasi dan UKM di bawah Teten Masduki perlu lebih mengoptimalkan fungsinya. Hal itu lantaran lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh sektor UMKM.

"Kementerian harus bisa mengukur efektivitas programnya, misalnya Banpres, apakah benar sudah tersalur ke 9,1 juta usaha mikro, dan berapa daya ungkit ekonomi yang terjadi setelah dana terdeliver dengan benar. Bahkan beberapa dana BLU di kementerian-kementerian tidak tersalurkan dengan cepat dan tepat, termasuk di KKP, KemenkopUKM dan PUPR," terang Ajib.

Ajib menekankan jika ingin ekonomi Indonesia rebound dengan cepat maka seluruh jajaran kementerian harus bisa menterjemahkan dengan cepat dan tepat arahan Presiden.