Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari
Sementara itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai, kinerja mencolok ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan.
Kebijakan fiskal yang bisa mendorong percepatan ekonomi, termasuk realokasi dan refocusing APBN menjadi andalan mengapa nilai Kemenkeu positif. Namun Ajib menggarisbawahi tentunya perlu ditopang kinerjanya oleh kementerian teknis lainnya.
"Bank Indonesia juga harus lebih agresif dalam membuat regulasi dan insentif yang memperbanyak likuiditas di masyarakat," jelas Ajib.
Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Target terganjal wabah corona, komunikasi kabinet lemah
Ajib pun menilai, Kementerian Koperasi dan UKM di bawah Teten Masduki perlu lebih mengoptimalkan fungsinya. Hal itu lantaran lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh sektor UMKM.
"Kementerian harus bisa mengukur efektivitas programnya, misalnya Banpres, apakah benar sudah tersalur ke 9,1 juta usaha mikro, dan berapa daya ungkit ekonomi yang terjadi setelah dana terdeliver dengan benar. Bahkan beberapa dana BLU di kementerian-kementerian tidak tersalurkan dengan cepat dan tepat, termasuk di KKP, KemenkopUKM dan PUPR," terang Ajib.
Ajib menekankan jika ingin ekonomi Indonesia rebound dengan cepat maka seluruh jajaran kementerian harus bisa menterjemahkan dengan cepat dan tepat arahan Presiden.
Selanjutnya: Beban berat APBN karena corona di setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
