Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam Kabinet Indonesia Maju memasuki usia setahun. Pengusaha menilai dibawah komando Jokowi-Ma'ruf kali ini tak bisa disamakan dengan periode sebelumnya, berkaca dari adanya pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.
Michael Susanto Pardi, Ketua Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia mengatakan, bahwa pemerintah saat ini terutama bagi tim ekonomi dibawah komando Jokowi-Ma'ruf tentu tidak sempurna. Namun Michael menambahkan, sebagai pengusaha Ia menila jajaran menteri yang ada di tim ekonomi saat ini memiliki kemampuan untuk membawa Indonesia hadapi pandemi dan resesi.
"Periode sekarang dan yang sebelumnya beda tantangan, beda kondisi makro, dan plus pandemi saat ini," jelas Michael saat dihubungi Kontan.co.id pada Senin (19/10).
Michael menyebut bahwa tim ekonomi yang sekarang adalah yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Bahkan dinilainya bisa jadi kemungkinan kondisi ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari sekarang, jika tidak diisi oleh mereka yang saat ini ada di tim ekonomi.
"Saya tidak bisa membayangkan apabila dalam kondisi pandemi seperti ini, tim ekonomi bukan diisi oleh mereka. Apabila bukan mereka, menurut saya kondisi ekonomi indonesia bisa lebih buruk dari sekarang," ungkap Michael.
Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Target terganjal wabah corona, komunikasi kabinet lemah
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indobesia (Hipmi), Ajib Hamdani yang menyampaikan bahwa kondisi saat ini tidak dapat Apple to Apple dibandingkan dengan periode sebelumnya. "Periode pertama tidak ada krisis seperti yang terjadi di tahun 2020 ini. Jadi cenderung kurang apple to apple untuk kita bandingkan," kata Ajib.
Ajib menilai kinerja antar kementerian saat ini harus lebih dioptimalkan. Ia bahkan menyebut koordinasi antar kementerian cenderung lemah saat awal pandemi.
"Sejak awal Maret, koordinasi antar lembaga dan kementerian terlihat cenderung masih lemah. Misalnya antara OJK, Kemenkeu, BI dan Kementerian teknis lainnya. Kondisi pandemi covid 19 ini mempertegas ketidaksinkronan langkah dan program antar kementerian dan lembaga," jelasnya.
Kemudian Ajib mencontohkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dinilai terdapat kebijakan yang saling bertolak belakang sehingga membuat bingung dunia usaha terkait kebijakan impor beberapa komoditas. "Kemudian antara Kemenko Perekonomian dengan Kemenaker juga terlihat kurang sinkron dalam beberapa program teknis," kata Ajib.
