/2024/11/20/130258339.jpg "Serikat Buruh Usul UMP 2027 Naik hingga 10%, Desak KHL Jadi Acuan Utama")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serikat buruh mendorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 berada di kisaran 8% hingga 10%.
Usulan ini disampaikan di tengah proses pembahasan penetapan upah minimum tahun depan yang masih bergulir di tingkat pemerintah dan dewan pengupahan.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirah menilai, penetapan UMP 2027 harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengupahan nasional agar lebih berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga mempertimbangkan kesenjangan antara pendapatan pekerja dengan biaya hidup riil yang terus meningkat.
Baca Juga: Pencairan BSU 2026 Tak Lagi Lewat Kantor Pos
"Dari perspektif ASPIRASI, saya mendorong kenaikan upah minimum tahun 2027 berada pada kisaran aspiratif 8%-10%, dengan tetap memperhitungkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak masing-masing daerah," ujarnya kepada KONTAN, Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan, kenaikan upah minimum tidak seharusnya dipaksakan dalam angka persentase yang sama untuk seluruh provinsi. Sebab, setiap daerah memiliki struktur ekonomi, biaya hidup, dan kemampuan pertumbuhan yang berbeda.
Namun, ia mengingatkan agar kenaikan upah tidak hanya menjadi angka statistik yang terlihat meningkat, tetapi secara riil mampu mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, masih banyak pekerja yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga meskipun telah menerima upah setiap bulan.
Beban biaya pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga menjadi persoalan yang harus diperhitungkan dalam penetapan upah.
Baca Juga: APINDO Buka Suara soal Usulan Kenaikan UMP 2027 hingga 9,5%
Karena itu, Mirah meminta pemerintah menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pertimbangan utama dalam formula pengupahan.
Survei KHL juga harus dilakukan secara objektif dan transparan agar dapat menggambarkan kebutuhan nyata pekerja beserta keluarganya di setiap daerah.
Selain itu, serikat buruh meminta indeks tertentu dalam formula pengupahan turut memperhatikan kepentingan pekerja. Kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas perusahaan dinilai harus tercermin secara proporsional dalam kenaikan upah.
Mirah juga mendorong penguatan upah minimum sektoral. Menurutnya, perbedaan tingkat produktivitas, risiko, karakteristik pekerjaan, serta kemampuan ekonomi antarsektor perlu menjadi pertimbangan dalam pengaturan upah.
Disparitas upah antarwilayah juga perlu diperhatikan agar standar kesejahteraan pekerja tidak terpaut terlalu jauh.
Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (GARTEKS), Trisnur Priyanto mengatakan, perkembangan penetapan upah minimum 2027 saat ini masih berada dalam tahap pembahasan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov), serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko).
Trisnur menegaskan, penetapan upah minimum tahun depan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, dengan mempertimbangkan KHL di masing-masing daerah.
Baca Juga: Kadin Ingatkan Risiko Otomatisasi jika Kenaikan UMP Tak Terprediksi
Ia juga menyinggung amanah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 terkait pengupahan. Menurutnya, usulan angka kenaikan upah minimum merupakan kewenangan dewan pengupahan daerah.
"Ketika penetapan masih menggunakan formula PP 49/2025, tentunya dari sisi serikat menginginkan untuk rentang alfa di 0,9," kata Trisnur.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2027 akan menyesuaikan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan pada 6 Oktober lalu.
Menurutnya, penetapan upah tahun depan akan dibahas terlebih dahulu dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dan selanjutnya akan disampaikan kepada Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
"Tapi untuk poin-poinnya kita akan ikut ke undang-undang yang baru," kata Yassierli dijumpai di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (21/10/2026).
Terkait dengan potensi adanya aturan turunan, Menaker menegaskan bahwa hal itu juga nantinya turut dibahas dalam LKS Tripnas.
Baca Juga: UMP 2027, ASPEK Tolak Kenaikan 6%-9% Tanpa Pertimbangan KHL
Meski begitu, Yassierli menilai UU Perlindungan Ketenagakerjaan dinilai sudah cukup untuk mengakomodir penetapan upah minimum.
Yassierli menjelaskan dalam UU baru tersebut juga telah diamanatkan untuk memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah.
"Jadi KHL nanti kita evaluasi, kita estimasi, kita hitung dari data yang ada. Nanti kita targetkan, kita keluar dengan estimasi kira-kira KHL itu seperti apa," ungkap Yassierli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)