/2026/11/02/1970224219.jpg "Prabowo Instruksikan Bahlil: Minimal 70% Hasil Tambang Dinikmati Negara")
Reporter: Alya Fathinah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan minimal 70% hasil pengelolaan pertambangan di Indonesia dapat dinikmati negara.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menegaskan, instruksi tersebut berlaku bagi seluruh izin usaha pertambangan (IUP). Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang demi memperbesar manfaat ekonomi yang diterima negara.
Baca Juga: Strategi Pembiayaan Kemenkeu: Ada 5 Lelang SBN dan Penerbitan ST017 Jelang Akhir 2026
"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menyatakan pemerintah tetap membutuhkan investasi untuk mengembangkan sektor pertambangan. Investor tetap diperbolehkan menanamkan modalnya, tetapi keuntungan setelah modal investasi kembali harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
"Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," katanya.
Prabowo menilai, selama ini pengelolaan kekayaan alam Indonesia belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ia menyoroti keuntungan dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang justru dibawa ke luar negeri.
Menurutnya, pembenahan tata kelola pertambangan diperlukan agar pengelolaan kekayaan mineral dan sumber daya alam nasional sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Baca Juga: Penyaluran KUR Capai 93,36% Target hingga Oktober, Sudah Jangkau 4,2 Juta Debitur
"Sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasar atas alsas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Prabowo.
Selain memperbesar porsi manfaat ekonomi bagi negara, Prabowo juga menyoroti pengawasan ekspor komoditas pertambangan. Ia menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu menggunakan lembaga yang ditunjuk pemerintah.
"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegasnya.
Meski demikian, Prabowo belum merinci mekanisme penerapan target minimal 70% tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)