Dirjen Pajak Bimo Sebut Indonesia Belum Terapkan Wealth Tax, Ini Alasannya

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut pemerintah hingga saat ini belum menerapkan pajak khusus atas kekayaan atau wealth tax di Indonesia.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah masih berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, penerapan pajak kekayaan membutuhkan kajian mendalam, terutama untuk memperjelas konsep kekayaan, penghasilan, hingga aset yang menjadi objek pemajakan.

Baca Juga: DJP Sebut PTKP Indonesia Relatif Tinggi, Capai 67% dari PDB per Kapita

Pernyataan tersebut disampaikan Bimo merespons usulan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengenai penerapan pajak kekayaan di Indonesia.

Ia menjelaskan, kekayaan yang dimiliki seseorang umumnya merupakan akumulasi aset yang berasal dari penghasilan. Sementara itu, penghasilan tersebut pada dasarnya telah dikenakan pajak sebelumnya.

"Kekayaan, akumulasi aset itu kan sebenarnya dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya," ujar Bimo dalam agenda Media Gathering DJP di Bogor, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Meski demikian, Bimo menyatakan mendukung apabila pemerintah memiliki arah kebijakan untuk mengkaji penerapan pajak kekayaan.

Menurutnya, usulan Celios merupakan rekomendasi yang disusun berdasarkan data dan analisis lembaga tersebut.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Pajak, DJP Perkuat Rekonsiliasi Data Ekspor-Impor dengan Singapura

Namun, pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan pajak kekayaan berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.

Bimo menyebut, DJSEF lebih berwenang memberikan penjelasan mengenai perkembangan kajian maupun arah kebijakan pemerintah terkait penerapan wealth tax di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Dirjen Pajak Bimo Bantah Isu Restitusi Pajak Ditahan dan Dialihkan Jadi Obligasi

Nasional

Era Menkeu Baru, Dirjen Pajak Bimo: Restitusi Pajak Tetap Selektif & Sesuai SOP

Nasional

Dirjen Pajak Bimo : Surat Pajak Marketplace Terbit 31 Oktober, Implementasi November

Nasional

Dirjen Pajak Dorong Indonesia Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global

Nasional

Dirjen Pajak Akui Kenaikan Penerimaan Belum Cukup Dongkrak Tax Ratio

Nasional

Dirjen Pajak Ungkap Ada 722 Grup Perusahaan Terdampak Pajak Minimum Global

Video Terkait

Dirjen Pajak Bantah Restitusi Ditukar Obligasi, Rp194 Triliun Sudah Dicairkan

Konglomerat Bakal Kena Pajak Kekayaan? Bos Pajak Buka Suara!