/2026/11/12/1911945280.jpg "Begini Peran Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo")
Reporter: Aura Putri | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK diduga mendapat perintah dari mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan (surveillance) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat memaparkan kronologi kasus dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).
Suyudi bilang, Ahrie yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) diduga menerima perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan dari penyidik.
Baca Juga: Prabowo Hadiri Upacara Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Filipina
"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR, dikutip Minggu (15/11/2026).
Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan, TK merupakan perwira tinggi Polri aktif berpangkat Brigjen atau jenderal bintang satu.
"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Isir dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (15/11/2026).
Isir bilang, TK menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Pemeriksaan itu juga guna memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
Adapun Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni eks Kapolri yang juga mantan Kepala Staf Presiden (KS) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)