Jaga Stabilitas Moneter dan Keberlanjutan Fiskal, BI dan Pemerintah Perkuat Kerjasama

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah terus memperkuat kerja sama untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung keberlanjutan fiskal.

Untuk itu, BI terus menjaga kualitas layanan kebanksentralan yang mengedepankan ketepatan, kecepatan, dan kolaborasi.

Hal ini mengemuka dalam rangkaian Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 yang bertema “Beyond Partnership: Celebrating Collaboration, Sustaining Excellence" di Jakarta (13/11/2026).

Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono menekankan bahwa sinergi kebijakan terus diarahkan untuk melanjutkan capaian hubungan keuangan antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang selama ini terjalin baik melalui penyelenggaraan layanan kebanksentralan.

Baca Juga: Jaga Stabilitas, Suku Bunga Tinggi Bakal Bertahan

Layanan kebanksentralan merupakan jasa yang diberikan BI kepada Pemerintah dan pihak lain untuk mendukung tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Bagi Pemerintah, layanan ini mencakup antara lain penata-usahaan rekening pemerintah, transfer dana dan penyelesaian transaksi, serta penatausahaan surat utang dan utang luar negeri pemerintah.

Layanan kebanksentralan yang cepat dan terkoordinasi penting untuk penguatan pengelolaan fiskal berkelanjutan. Langkah ini ditempuh melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi kas negara.

“Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat," kata Thomas dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Adapun sinergi erat Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan kementerian/lembaga lainnya telah menghasilkan berbagai capaian.

Baca Juga: Sinergi Moneter dan Fiskal untuk Rupiah

Di antaranya adalah penyelesaian Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada bulan Agustus 2026.

Obligasi ini diterbitkan pada 2003 untuk menggantikan surat utang Pemerintah sebelumnya terkait dukungan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan saat krisis 1997–1998.

Pembayaran terakhir telah dilakukan pada 24 Agustus 2026, sehingga kewajiban Pemerintah kepada BI atas obligasi tersebut dinyatakan tuntas.

Di samping itu, sinergi juga diwujudkan melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan dalam rangka persiapan dan penyelesaian transaksi debt switching.

Debt switching merupakan langkah Pemerintah menggantikan SBN yang akan jatuh tempo dengan surat utang baru berjangka lebih panjang.

Baca Juga: BI Tetap Intervensi Pasar Spot untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran layanan kebanksentralan dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News