Serikat Buruh Usul UMP 2027 Naik hingga 10%, Desak KHL Jadi Acuan Utama

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2027 akan menyesuaikan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan pada 6 Oktober lalu. 

Menurutnya, penetapan upah tahun depan akan dibahas terlebih dahulu dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dan selanjutnya akan disampaikan kepada Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). 

"Tapi untuk poin-poinnya kita akan ikut ke undang-undang yang baru," kata Yassierli dijumpai di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (21/10/2026).  

Terkait dengan potensi adanya aturan turunan, Menaker menegaskan bahwa hal itu juga nantinya turut dibahas dalam LKS Tripnas. 

Baca Juga: UMP 2027, ASPEK Tolak Kenaikan 6%-9% Tanpa Pertimbangan KHL

Meski begitu, Yassierli menilai UU Perlindungan Ketenagakerjaan dinilai sudah cukup untuk mengakomodir penetapan upah minimum. 

Yassierli menjelaskan dalam UU baru tersebut juga telah diamanatkan untuk memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah. 

"Jadi KHL nanti kita evaluasi, kita estimasi, kita hitung dari data yang ada. Nanti kita targetkan, kita keluar dengan estimasi kira-kira KHL itu seperti apa," ungkap Yassierli. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Jelang Pembahasan Upah Minimum 2027, Buruh Usul Kenaikan 7,5%-9,5%, Cek UMP 2026

Industri

Kadin Nilai Usulan Buruh Naikkan UMP 2027 hingga 9,5% Tak Realistis

Insight

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Diusulkan Jadi Acuan Utama Penghitungan UMP 2027

Nasional

Buruh Usul UMP 2027 Naik 7%-9%, Kadin Minta Dasar Perhitungan yang Jelas

Nasional

Cadangan Devisa Naik, Arus Dana Asing Jadi Penopang Utama

Nasional

UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Serikat Buruh: 90% Aspirasi Buruh Didengar