Kemenkeu Godok Empat Aturan Kelembagaan hingga Insentif Pajak PFII

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok sejumlah peraturan pelaksanaan terkait Pusat Finasial Internasional Indonesia (PFII).

Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Herman Saheruddin mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan empat regulasi turunan, mulai dari Rancangan Peraturan Presiden (Rancangan Perpres), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hingga Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK).

Menurut Herman, pembahasan aturan pelaksanaan PFII saat ini dilakukan secara intensif bersama berbagai unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga: Pengaturan Truk Saat Natal dan Tahun Baru Perlu Jaga Kelancaran Distribusi Logistik

Pemerintah juga tengah membahas PMK mengenai fasilitas perpajakan agar seluruh aturan pelaksanaan tersebut dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai amanat undang-undang.

"Jadi saat ini peraturan pelaksanaan PFII termasuk PMK tentang fasilitas pajak sedang dilakukan pembahasan secara intensif dengan berbagai unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait. Sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai dengan amanat undang-undang," ujar Herman dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November, Jumat (13/11/2026).

Adapun empat rancangan regulasi yang tengah disiapkan meliputi satu rancangan Perpres tentang kelembagaan PFII, satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai tata cara penetapan PFII, serta dua rancangan PMK.

Dua rancangan PMK tersebut masing-masing mengatur fasilitas perpajakan PFII serta pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran.

Baca Juga: Belanja APBN dan APBD Rp 2.086 Triliun untuk Program Prioritas dan Pembangunan Daerah

Penyelesaian aturan turunan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan PFII memiliki landasan teknis, baik dari sisi kelembagaan, penetapan, fasilitas perpajakan, maupun mekanisme penganggaran.

"Beberapa rancangan peraturan pelaksanaan yang sedang disiapkan itu antara lain satu Perpres tentang kelembagaan PFII, kemduian satu RPP  tata cara penetapan PFII dan dua RPMK yaitu RPMK fasilitas perpajakan PFII dan RPMK pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran," jelas Herman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Insentif Pajak PFII Lebih Menarik dari Singapura dan Dubai, Ini Tantangannya

Nasional

Insentif Pajak PFII Menggiurkan, Tapi Kepastian Hukum Jadi Tantangan Investor

Nasional

Insentif Pajak PFII, Dinilai Tak Sejalan dengan Pajak Minimum Global

Nasional

UU PFII Terbit, Tak Semua Investor Bisa Dapat Insentif Pajak

Nasional

Hati-Hati, Obral Insentif Pajak pada 2026 Berisiko Tekan APBN

Nasional

Insentif Pajak Rumah Kurang Efektif, Serapan Paling Rendah pada 2025