Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya agar dapat terus menahan shock atau guncangan dari ancaman ketidakpastian global.
Salah satu upaya menjaga kesehatan APBN yaitu dapat dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri.
“Bagaimana membuat APBN itu bener-bener menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Kita udah sampaikan untuk belanja produk dalam negeri sangat-sangat penting, dan harusnya bukan hanya jadi gerakannya APBN tapi menjadi gerakan seluruh perekonomian kita, belanja produk dalam negeri,” ucap Suahasil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).
Selain itu, Ia juga menyampaikan optimisme dan kewaspadaan pemerintah dalam jangka pendek yaitu terkait asumsi yang digunakan dalam menyusun postur APBN tahun 2023.
Baca Juga: Wamenkeu: Insentif Fasilitas Perpajakan Dorong Investasi dan Hirilisasi
Sehingga pihaknya akan terus optimalkan pendapatan negara dengan terus memperhatikan risiko-risiko kewaspadaan tapi kita akan terus optimis. Di sisi belanja akan mendukung semua belanja yang meningkatkan produktivitas dan memainkan peranan APBN sebagai shock absorber.
Dari sisi pembiayaan sesuai undang-undang dari sejak awal memulai pandemi 2020, tahun depan defisit APBN akan dibawah 3% dari PDB.
Selain jangka pendek, pemerintah juga memiliki optimisme dan kewaspadaan terhadap perekonomian jangka menengah dan panjang. Untuk itu Suahasil mengungkapkan perlu adanya reformasi dari sisi struktural dan fiskal.
“Di structural, human capital transformasi ekonomi terus kita lakukan. Reformasi fiskal selama 2 tahun terakhir kita mengeluarkan UU pajak, UU desentralisasi fiskal yang baru, serta UU Cipta kerja yang sebenarnya juga adalah reformasi struktural. Kita juga melakukan reformasi penganggaran dan kita ingin melakukan reformasi sektor keuangan,” ungkap Suahasil.
Baca Juga: Utang Pemerintah Bertambah, Wamenkeu: Jangan Cuma Lihat Nominalnya
Untuk mewujudkan itu, maka Ia menyebut diperlukan pembangunan mendasar dari sumber daya manusianya, baik itu dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial.
“Tiga kunci pilar pembangunan sumber daya manusia. Anggaran kesehatan itu kita akan keluarkan Rp 169 triliun, pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar sebesar 20% dari belanja negara yaitu senilai Rp 612 triliun, dan untuk perlindungan sosial termasuk subsidi kompensasi energi Rp 479 triliun. Ini bukan angka yang kecil,” sebut Suahasil.
Baca Juga: Jika Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 649 Triliun, Ini Sumber Dana untuk Menambalnya
Saat ini, agenda reformasi struktural masih terus berjalan. Hal itu ditandai dengan upaya pemerintah untuk terus melalukan perbaikan sistem perpajakan yaitu melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Selain itu juga dengan adanya reformasi pada UU Cipta Kerja, membentuk Indonesia Investment Authority (INA), serta perkembangan digitalisasi.
“Tantangan kita ke depan ya digitalisasi, fintech. Ini adalah kesempatan sekaligus tantangan kita. Sumber pembiayaan jangka panjang ini sangat penting. Dan ini yang kita coba susun sekarang dan akan kita usulkan dalam bentuk reform,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
