Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan memperingatkan pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggarannya secara produktif. Pasalnya hingga akhir Oktober, total saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai Rp 261 triliun.
Dana daerah yang mengendap tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu Rp 225 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani kepada Nadiem: It's not about the money...
“Ini duit besar. Pemerintah pusat bahkan masih harus mengumpulkan pajak. Tapi ini di RKUD malah bertumpuk Rp 261 triliun, luar biasa besarnya,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam sambutannya pada Malam Penghargaan Indeks Kelola APBD 2019 yang juga dihadiri puluhan perwakilan pemerintah daerah, Kamis (28/11)
Suahasil mengatakan, Kemenkeu terus memantau perkembangan RKUD setiap bulannya. Ia juga memahami bahwa sebagian dari dana daerah yang mengendap tersebut sejatinya telah teralokasikan dan tinggal menunggu penarikan, misalnya saat proyek pembangunan selesai.
Namun, Kemenkeu juga mencatat, terdapat sisa dana sebesar Rp 91 triliun pada RKUD di akhir tahun 2018 lalu. Artinya, tetap ada sisa dana daerah yang relatif besar dan tidak termanfaatkan pada tahun lalu.
Baca Juga: Rekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjaga
“Untuk pemda mungkin berpikirnya tidak apa-apa karena kan dapat bunga (simpanan bank). Tapi di pusat, pemerintah justru malah harus terbitkan obligasi (menarik utang) dan membayar bunga. Kami pemerintah pusat berharap dana segera digunakan agar kembali ke masyarakat,” tutur mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu itu.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar dapat menggunakan anggaran, terutama dana transfer dari pusat, sesegera mungkin dan secara tepat waktu. Uang transfer yang diterima harusnya segera dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang, pembayaran gaji pegawai, dan kebutuhan daerah lainnya.
Apalagi, Suahasil melanjutkan, pemerintah pusat selalu berupaya menyalurkan dana ke daerah secara tepat waktu dengan harapan pemda dapat menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik secepat mungkin. Hal itu tak lain bertujuan untuk mendorong perputaran uang dan perekonomian di masyarakat.
“Jadi dana transfer itu bisa dibelanjakan untuk memutar uang di perekonomian kita, bukan hanya diputar di bank. Uang harus diputar agar masyarakat juga senang bisa dapat pemasukan, upah dari kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerahnya,” imbau Suahasil.
Baca Juga: Kantongi data rekening nasabah, kantor pajak perluas basis wajib pajak
Berdasarkan data kinerja APBN, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 676,9 triliun atau 82,6% dari pagu penyaluran Rp 826,8 triliun hingga akhir tahun.
Realisasi TKDD sampai Oktober tersebut tumbuh 4,74% year-on-year (yoy). Pertumbuhan terutama didorong oleh penyaluran Dana Transfer Umum yang secara nominal tumbuh 3,7% yoy. Sementara Dana Transfer Khusus tumbuh 5,3% dan realisasi Dana Desa tumbuh 17% yoy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
