Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening di atas Rp 1 miliar. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak (WP).
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, ketentuan tersebut tidak melanggar hukum perpajakan di Indonesia, privasi pemilik rekening terjamin. Dalam hal ini DJP tidak bisa mengakses mutasi rekening nasabah terkait.
Baca Juga: Kantongi data rekening nasabah, kantor pajak perluas basis wajib pajak
Prastowo mengamati dalam proses pemeriksaan rekening, otoritas perpajakan hanya mencocokan dan merekonsiliasi saldo tertuang dengan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kriteria pemeriksaan juga sudah jelas, sehingga lebih tepat sasaran.
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, DJP menjelaskan pemeriksaan berdasarkan penyusunan peta kepatuhan dan daftar sasaran prioritas penggalian potensi pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Selain itu, membentuk komite perencanaan pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan pembahasan dan penentuan WP yang akan dilakukan pemeriksaan melalui kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Komite perencanaan pemeriksaan berada di tingkat kantor pajak pusat, dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP.
DJP juga mengatur tunggakan pemeriksaan harus diminimalisasi sehingga pemeriksa pajak dapat optimal untuk mengerjakan pemeriksaan pada tahun berjalan. Untuk itu, pemeriksaan harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan.
Baca Juga: Ditjen Pajak telisik data nasabah bank bersaldo Rp 1 miliar ke atas, ada apa?
Pemeriksaan dianggap selesai apabila Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) telah selesai dilaksanakan dan telah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau LHP Sumir.
“Standarisasi pemeriksaan sudah jelas ada pemetaannya jadi pemeriksa pajak seharusnya efekti dan tidak sampai berulang kali memeriksa tanpa dasar yang jelas,” kata Prastowo kepada Kontan.co.id, Kamis (28/11).
Di sisi lain, DJP mengonfirmasi ada rekening yang memang sudah patuh dan sinkron dengan SPT Tahun. Namun, yang belum masuk kes sistem, akan menjadi upaya ekstensifikasi penerimaan pajak.
Prastowo menilai, potensi dari esktensifikasi wajib pajak baru cukup besar. Sebab, orang yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih banyak. Begitu pun dengan pengusaha yang belum tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Baca Juga: Sri Mulyani persilakan artis pamer saldo rekening, asalkan....
